Kupang, Ekorantt.com – Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) S.K Lerik Kupang, drg. Dian Sukmawati Arkiang menegaskan, program gawat darurat (Gadar) yang digagas Pemerintah Kota Kupang merupakan wujud kepedulian Wali Kota terhadap peningkatan layanan kesehatan masyarakat.
“Jadi program dana gawat darurat ini brand-nya Au Asa yang artinya Beta Sayang. Sebenarnya ini bentuk kepedulian bapak Wali Kota Kupang kepada masyarakat terkait layanan gawat darurat,” ujarnya di Kupang pada Jumat, 28 November 2025.
Dian menjelaskan, melalui program tersebut, pelayanan terhadap pasien gawat darurat didahulukan daripada urusan administrasi.
Ia menegaskan, langkah ini sejalan dengan regulasi yang mewajibkan rumah sakit pemerintah maupun swasta memberikan layanan kegawatdaruratan tanpa hambatan administratif.
“Jadi indikatornya itu, kita tidak ada uang muka seperti rumah sakit lainnya,” tegasnya.
Sejak diluncurkan pada Juli 2025, Program Au Asa atau Dana Pengamanan Layanan Kegawatdaruratan dijalankan melalui kerja sama lintas organisasi perangkat daerah (OPD), termasuk Dukcapil, Badan Keuangan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum.
Terpisah, Wali Kota Kupang, Christian Widodo menyebutkan, Au Asa merupakan program utama dalam payung besar kebijakan “Kupang Sehat”.
Ia mengatakan, gagasan tersebut lahir dari pengalamannya sebagai dokter yang sering melihat pasien gawat darurat tertunda penanganannya karena persoalan administrasi.
Di mana, banyak pasien yang yang membutuhkan pelayanan kegawatdaruratan di IGD harus disibukan dengan pengurusan masalah administrasi.
“Saya tidak mau ada nyawa yang hilang karena urusan administrasi. Itu tidak boleh lagi,” jelasnya.
Christian menjelaskan, alokasi Rp3 miliar yang disiapkan RSUD S.K Lerik digunakan untuk menjamin layanan bagi warga yang tidak memiliki identitas, tidak memiliki BPJS, atau memiliki BPJS tidak aktif dengan alasan apa pun.
“Mereka ini harus diselamatkan dahulu. Ini kita bicara gawat darurat bukan batuk pilek. Ini konsepnya dana pengamanan Rp3 miliar,” ujarnya.
Ia menyebut program tersebut sangat membantu masyarakat yang tidak memiliki kartu identitas, BPJS, atau bentuk jaminan kesehatan lainnya, sehingga bisa tetap mendapatkan layanan kegawatdaruratan tanpa terkendala administrasi. (Patrick Padeng/ Adv)
