Maumere, Ekorantt.com – Sembilan Fraksi di DPRD Sikka menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 dalam Rapat Paripurna XII masa sidang I tahun sidang 2026, Senin, 29 Desember 2025.
APBD 2026 tersebut merencanakan pendapatan daerah sebesar Rp1.240.085.000.000 dan belanja daerah sebesar Rp1.289.463.743.000, sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp49.378.734.000.
Bupati Sikka, Juventus Prima Yoris Kago dalam pidatonya menyebut defisit tersebut diatasi dengan surplus selisih anggaran pembiayaan daerah sebesar Rp49.378.743.000.
Target tersebut lebih rendah dari target APBD 2025 dengan target anggaran pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1.350.612.500.000 dan belanja daerah sebesar Rp1.435.500.000.
Hal tersebut terjadi karena berkurangnya transfer daerah di tahun 2026, dengan target Rp1.099.383.767.086. Tahun 2025, target pendapatan transfer sebesar Rp1.207.359.087.886.
Sementara itu, salah satu pos pendapatan yakni Pendapatan Asli Daerah tetap sama dengan tahun sebelumnya yakni Rp124.134.620.314. Dengan target tersebut, sumbangan PAD untuk APBD tidak mencapai 10 persen, dan ketergantungan pada dana transfer mencapai 90 persen.
Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sikka Yosef Benyamin berkata, pihaknya mengusulkan target PAD yang lebih kecil dari tahun sebelumnya.
“Tapi menurut DPRD targetnya disamakan untuk tahun 2025 dan 2026 dengan mengoptimalkan sektor pajak dan retribusi,” kata dia ditemui Selasa, 30 Desember 2025.
Maksimalkan Potensi PAD
Fraksi Nurani Sejahtera, gabungan Partai Hanura dan Partai PKS mendorong agar pemda Sikka memaksimalkan potensi aset daerah yang terbengkalai untuk meningkatkan PAD.
“Fraksi memberi catatan bahwa dalam kondisi ruang fiskal yang semakin terjepit akibat pengurangan Transfer ke Daerah (TKD) yang sejatinya merupakan napas pembangunan dan kini kian memendek, Pemerintah Daerah tidak boleh bersikap pasif, melainkan harus secara agresif dan terukur memaksimalkan seluruh peluang pendapatan melalui kolaborasi dengan masyarakat,” kata mereka dalam pemandangan akhir fraksinya saat rapat paripurna.
Mereka menyebut, salah satu contohnya adalah pemanfaatan Taman Tsunami “yang hingga saat ini belum dikelola secara baik dan profesional,” dengan tidak menetapkan retribusi, meskipun telah digunakan oleh pedagang.
Dorongan lain datang dari Fraksi PDI Perjuangan. Mereka mendorong pemerintah untuk memaksimalkan PAD dari sektor jasa pariwisata yang selama ini tidak dikelola secara baik.
“Aset-aset ini tidak hanya kehilangan nilai ekonomi tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola dan absennya keberpihakan kebijakan terhadap pengelolaan aset daerah secara produktif,” kata Fraksi PDI Perjuangan.
Informasi yang dihimpun Ekora NTT, mayoritas aset daerah tidak dikelola secara baik dan profesional. Dua buah Videotron yang dipasang tahun 2021, misalnya, tidak pernah memberikan sumbangan untuk PAD.
Aset yang lain milik Dinas Pariwisata seperti Glass Bottom Boat, kawasan objek Wisata Taman Laut Gugus Pulau Teluk Maumere di Wairterang, serta sejumlah objek wisata lainnya juga tidak memberikan sumbangan pada PAD.
Sejumlah aset tersebut dibangun oleh Pemda. Selain itu, BUMD seperti Perumda Wairpuan juga tidak memberikan sumbangan terhadap PAD.
Foto:
Rapat Paripurna XII DPRD Sikka masa sidang I tahun sidang 2026, Senin, 29 Desember 2025 (Foto: Risto Jomang/Ekora NTT)
