Oleh: Arnoldus Janssen Ledo*
Pada perayaan HUT ke-67 Provinsi NTT, Desember 2025 silam, publik mendapat sebuah “kado intelektual” yang mengundang tanda tanya. Dalam diskusi di Kupang, wakil rakyat Viktor Laiskodat menyatakan bahwa hutan bukan paru-paru dunia; peran itu justru dipegang laut melalui plankton dan alga. Bahkan, mencairnya es kutub disebut-sebut dapat menambah pasokan oksigen.
Alih-alih menenangkan, pernyataan tersebut justru memicu kebingungan. Sejak kapan pejabat publik menjadi guru biologi dadakan yang menawarkan optimisme di tengah krisis iklim, dan benarkah paru-paru bumi baik-baik saja hanya karena laut masih luas?
Sebagai mahasiswa yang masih rutin menyetor dahi di meja kuliah, saya sempat termenung mendengar kuliah umum dari panggung politik tersebut. Secara teknis, Viktor Laiskodat memang tidak sepenuhnya keliru tentang peran fitoplankton sebagai pahlawan oksigen yang sunyi di kedalaman samudra. Ada dasar ilmiah yang mengakui besarnya kontribusi organisme kecil itu bagi kehidupan bumi.
Namun, persoalan muncul ketika kesimpulan ditarik terlalu jauh. Menganggap mencairnya es kutub sebagai berkah oksigen terasa janggal ibarat pascasarjana bergaji di bawah upah minimum regional merasa makin kaya hanya karena ukuran dompetnya melebar. Dompet boleh lebih besar, tetapi daya beli tetap hangus.
Berbagai literatur ekologi global justru menegaskan bahwa kenaikan suhu yang mencairkan es kutub memicu pengasaman laut (ocean acidification). Kondisi ini tidak membuat plankton berpesta, melainkan memicu kematian massal. Artinya, laut boleh makin luas, tetapi pabrik oksigennya justru terbakar. Di sinilah letak reduksi kerangka berpikir itu. Sains dipakai sebatas kulit tanpa isi, kemasan intelektual yang tampak mewah namun sesungguhnya menormalisasi bencana.
Mengurai Sesat Pikir
Kita tidak sedang mencari siapa yang paling benar antara hutan dan laut di buku biologi. Persoalan sesungguhnya adalah ketika penguasa menggunakan sains setengah matang untuk membius kritik masyarakat dan memuaskan dahaga solusi konstruktif krisis lingkungan. Ini bukan soal plankton, ini soal bagaimana pemerintah mencuci tangan dari tanggung jawab perlindungan hutan dengan mengalihkan pandangan ke luasnya lautan.
Namun, hal yang jauh lebih mengkhawatirkan daripada salah kutip teori biologi adalah gejala reduksi kerangka berpikir dalam komunikasi pemerintah kita. Kita seperti melihat tren di mana kritik sosial-ekologi masyarakat bukan lagi diterima sebagai masukan kebijakan, melainkan dianggap sebagai serangan udara yang harus segera dibalas dengan narasi tandingan atau antithesis. Kita tentu belum lupa bagaimana narasi Indonesia Gelap dipaksa bungkam oleh kampanye Indonesia Cerah. Kini, kritik terhadap gundulnya hutan dibalas dengan kuliah plankton.
Menagih Solusi
Poin penting yang harus kita pegang adalah bahwa rakyat sama sekali tidak membutuhkan orator pemenang debat di podium atau media sosial. Urusan memberi pemahaman sains dan sosialisasi fakta ilmiah biarlah menjadi tugas institusi pendidikan yang menjadi ranah dosen di kampus dan guru di sekolah yang setia bekerja meski kesejahteraannya kian terkikis, seperti abrasi pantai yang perlahan menggerus daratan. Pemerintah tidak perlu mengambil peran sebagai penceramah, apalagi sekadar menjual optimisme semu.
Tugas pemerintah jauh lebih konkret yakni membalas kritik dengan mediasi yang jujur serta kebijakan yang berpihak pada kelestarian lingkungan. Ketika penguasa lebih sibuk memoles diksi daripada memulihkan ekosistem, yang kita saksikan sebenarnya adalah normalisasi kerusakan yang dibungkus retorika indah dimana terdengar meyakinkan, tetapi kosong dari tindakan nyata.
Bagi kita di bumi Flobamora, perdebatan tentang siapa penyumbang oksigen nomor satu dunia terasa mewah sekaligus ironis. Bagi masyarakat di pelosok Timor, Flores, hingga Sumba, hutan bukan sekadar deretan angka dalam jurnal ilmiah, melainkan ina atau ibu yang menjaga rahim mata air dan menopang kehidupan sehari-hari. Hutan adalah sumber minum, ladang, dan napas yang nyata bukan konsep abstrak di ruang diskusi.
Ketika hutan dibabat atas nama pembangunan atau diabaikan sebagai orang ketiga, tak ada plankton di laut mana pun yang mampu mengalirkan air ke sumur-sumur rakyat yang kekeringan. Pengalaman pahit badai seroja seharusnya sudah cukup menjadi guru yang keras. Alam tidak membutuhkan narasi tandingan, melainkan perlindungan yang sungguh-sungguh dan tindakan nyata.
Pertobatan Kebijakan
Pemerintah saat ini mestinya sadar bahwa pertobatan ekologis adalah sesuatu yang mutlak. Ia tidak bisa dimulai dari retorika yang menyesatkan, melainkan dari keberanian mengakui bahwa kebijakan kita sedang tidak baik-baik saja. Menjawab dahaga kritik masyarakat dengan solusi konstruktif, penegakan hukum bagi pembalak, restorasi hutan yang jujur, serta mediasi yang menghargai nalar publik adalah keharusan.
Kita tidak butuh pemimpin yang sibuk mengajari cara bernapas di tengah hutan yang gundul. Kita butuh pemimpin yang memastikan bahwa napas itu tetap ada untuk alam di masa depan. Sudah saatnya berhenti berbalas pantun narasi. Pada akhirnya oksigen sebanyak apapun tidak akan berguna jika kita sudah tenggelam dalam keangkuhan logika sendiri.
Publik tidak sedang menanti siapa yang akan memenangkan medali emas dalam olimpiade debat biologi tentang apa yang paling banyak menghasilkan oksigen. Yang kita tuntut sesungguhnya hanyalah kejujuran. Narasi bahwa laut akan menyelamatkan kita ketika hutan luluh lantak bukan saja keliru secara sains, tetapi juga cacat secara moral, karena mengaburkan tanggung jawab nyata atas kerusakan yang terjadi.
Tugas pemerintah sebagai pemangku kebijakan bukan memoles krisis dengan diksi-diksi yang menenangkan, melainkan berani bertobat melalui tindakan konkret. Kita membutuhkan solusi dan aksi, bukan sekadar narasi. Jika pemerintah terus bersembunyi di balik retorika plankton saat bumi sedang terbakar, kita sedang diarahkan pada satu titik yang pasti bahwa masa ketika oksigen mungkin masih melimpah di udara, tetapi manusia kehilangan nalar dan sumber kehidupan di tanahnya sendiri.
Karena itu, sudah saatnya kita bertransformasi dari sekadar bertanding narasi menuju pertobatan kebijakan yang nyata. Bagi generasi kami, oksigen terbaik bukanlah angka-angka statistik, melainkan kebijakan yang jujur dan lingkungan yang terjaga dengan pemimpin yang cukup rendah hati untuk mengakui kerusakan dan cukup berani untuk memperbaikinya.
*Penulis adalah mahasiswa Program Studi Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma
