Kupang, Ekorantt.com – Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena mengklaim dirinya bersama Wakil Gubernur Johanis Asadoma (Melki-Johni) telah mampu menurunkan angka kemiskinan di Provinsi NTT.
Persentase penduduk miskin turun dari 19,02 persen pada September 2024 menjadi 17,50 persen pada September 2025 atau 1.031.690 orang, berkurang 1,52 poin persentase.
Sedangkan laju pertumbuhan ekonomi NTT mencapai 5,14 persen di tahun 2025, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2024.
“Capaian ini menandakan bahwa aktivitas ekonomi mulai bergerak lebih dinamis dan daya dorong pembangunan semakin menguat,” ujar Melki dalam pidato politiknya saat Rapat Paripurna Penyampaian Pidato Satu Tahun Masa Kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTT pada Jumat, 20 Februari 2026.
Ia mengatakan, tahun pertama kepemimpinan Melki-Joni sebagai tahun fondasi. Mereka memilih memperbaiki sistem, menata arah, dan memperkuat tata kelola.
Di tengah situasi fiskal nasional yang mengalami penyesuaian, termasuk kebijakan efisiensi, Pemerintah Provinsi NTT menetapkan tiga prioritas utama: menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pelayanan dasar, dan menggerakkan ekonomi lokal.
Melki menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tidak serta-merta mencerminkan pemerataan kesejahteraan.
Karena itu, kata dia, arah kebijakan difokuskan pada penguatan ekonomi rakyat melalui penguatan One Village One Product (OVOP), pemberdayaan UMKM, optimalisasi belanja produk lokal, serta pembentukan NTT Mart sebagai simpul distribusi produk daerah.
Menurut dia, persentase penduduk miskin ini menunjukkan bahwa arah kebijakan mulai memberikan dampak.
Kebijakan tersebut didukung oleh penguatan bantuan sosial, perbaikan harga komoditas, meningkatnya aktivitas ekonomi desa, serta stabilitas inflasi pangan.
“Meski demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Fakta bahwa lebih dari satu juta warga NTT masih hidup dalam keterbatasan ekonomi menjadi pengingat bahwa pekerjaan kita belum selesai,” kata dia.
Melki berkata, penanganan kemiskinan tidak dapat dilakukan secara sektoral. Penanganan harus dilakukan melalui integrasi kebijakan lintas sektor seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan tata kelola dengan pendekatan yang lebih presisi dan berbasis data keluarga sasaran.
“Pertumbuhan ekonomi harus berujung pada berkurangnya kemiskinan. Dan pengurangan kemiskinan harus bermuara pada peningkatan martabat manusia NTT,” terangnya.
Melki juga menyampaikan ketimpangan wilayah yang menjadi perhatian penting dalam pembangunan daerah.
Gini ratio NTT tercatat sebesar 0,322, yang menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk berada pada kategori sedang. Artinya, distribusi pengeluaran antarkelompok masyarakat belum sepenuhnya merata, namun juga belum berada pada tingkat ketimpangan yang tinggi.
Meskipun demikian, lanjut Melki, dalam konteks geografis NTT sebagai provinsi kepulauan, angka tersebut tidak dapat dibaca secara normatif semata.
Dikatakan, tantangan ketimpangan di NTT tidak hanya mencerminkan perbedaan kemampuan ekonomi antarindividu, tetapi juga kesenjangan akses antarwilayah, terutama antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta antara pulau besar dan pulau-pulau kecil.
Oleh karena itu, Melki menegaskan, kebijakan pemerataan ke depan perlu terfokus pada penguatan infrastruktur konektivitas, distribusi logistik, serta peningkatan layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan di wilayah pedesaan dan kepulauan.
Hal ini penting agar pertumbuhan ekonomi yang terjadi benar-benar bersifat inklusif dan merata.
Melki menambahkan, dalam aspek ketenagakerjaan, tingkat pengangguran terbuka per November 2025 berada pada angka 3,10 persen, menurun dibandingkan periode sebelumnya.
Meski demikian, struktur ketenagakerjaan masih didominasi sektor informal. Karena itu, kebijakan tidak hanya menekankan penciptaan lapangan kerja, tetapi juga peningkatan kualitas dan keberlanjutan pekerjaan, terutama bagi petani, nelayan, dan pekerja harian.
