Ruteng, Ekorantt.com – Sebanyak 35 anggota DPRD Kabupaten Manggarai akan melaksanakan kegiatan reses pada Masa Sidang II Tahun 2026 yang sedianya pada 23-28 Februari mendatang.
Reses dilaksanakan dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun 2025 serta Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun 2027.
Wakil Ketua DPRD Manggarai, Agnes Menot mengatakan, reses merupakan momentum penting bagi anggota dewan untuk turun langsung ke tengah masyarakat guna menyerap aspirasi dan kebutuhan riil warga sebagai dasar dalam perumusan kebijakan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap kebijakan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan rakyat,” ujar Menot dalam keterangannya yang diterima Ekora NTT pada Jumat, 20 Februari 2026.
Ia menerangkan, para anggota DPRD akan melakukan dialog terbuka dengan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, pemuda, serta kelompok perempuan di wilayah masing-masing dapil.
Aspirasi yang dihimpun meliputi sektor infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, pemberdayaan ekonomi masyarakat, serta pelayanan publik, menurut Menot.
Selain menyerap aspirasi terkait infrastruktur, kata dia, reses juga dimanfaatkan untuk melakukan evaluasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan penyakit hewan menular, terutama rabies.
“Karena itu, kami melibatkan instansi terkait seperti Dinas Kesehatan dan Dinas Peternakan untuk melakukan sosialisasi tentang penularan rabies serta langkah-langkah pencegahannya,” jelasnya.
Pendekatan yang dilakukan, lebih menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam upaya pencegahan.
“Pencegahan rabies tidak bisa hanya mengandalkan teknis pemerintah. Perlu keterlibatan masyarakat secara langsung, mulai dari pemeliharaan hewan yang bertanggung jawab hingga kesadaran untuk segera melapor jika terjadi kasus gigitan,” tutur Menot.
Menot berpendapat, kegiatan reses menjadi momentum strategis untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan lingkungan dan hewan, sejalan dengan upaya peningkatan kualitas hidup warga.
“Selain infrastruktur, fokus kami juga pada edukasi masyarakat terkait HPR agar mereka lebih memahami risiko dan cara pencegahannya,” pungkasnya.
Menurutnya, seluruh hasil penjaringan aspirasi masyarakat selama masa reses akan dirangkum dalam laporan resmi masing-masing dapil dan fraksi, kemudian disampaikan dalam rapat paripurna DPRD untuk menjadi bahan pembahasan LKPj Kepala Daerah Tahun 2025 serta KUA-PPAS Tahun 2027.
Menanggapi itu, seorang warga Cibal, Hardy Sungkang mengatakan, masalah yang paling mendesak menurutnya saat ini ialah infrastruktur jalan ke desa-desa, air minum bersih, dan distribusi pupuk ke petani.
Ia berkata, daerah mesti fokus dan serius mengurus infrastruktur jalan ke desa-desa maupun penghubung antarkampung.
“Hal ini meningkatkan perubahan ekonomi perkampungan,” ucapnya.
Hardy menilai, akses ekonomi masyarakat tersendat karena parahnya akses transportasi yang disebabkan begitu banyaknya jalan yang rusak parah.
Utamanya, menurut dia, DPRD dapil IV wilayah Cibal, Cibal Barat, Reok dan Reok Barat harus lebih taring lagi menyuarakan hal ini.
Kemudian soal kondisi air minum bersih. Ia menuturkan, air sebagai sumber utama keberlangsungan hidup masyarakat perlu meningkatkan jaringan air minum bersih di kampung-kampung.
“Lalu distribusi pupuk untuk petani Manggarai mesti diawasi sampai ke tangan petani,” sebutnya.
Setelah reses berlangsung, Hardy menawarkan solusi konkretnya adalah anggaran harus tepat sasaran. Legislatif harus kawal setiap anggaran yang sudah dipagu.
Sejauh pengamatannya, DPRD memang sudah sangat transparan dalam pelaksanaan reses ke masyarakat. Hanya yang perlu diperhatikan, meneruskan hal prioritas yang disampaikan oleh masyarakat kepada eksekutif.
“Kawal sampai pada realisasinya,” ungkapnya.
Agar masyarakat lebih aktif berpartisipasi, reses mesti secara terbuka di ruang yang terbuka agar semua masyarakat bisa mendengar dan menyampaikan aspirasinya, kata Hardy menambahkan.
“Hal ini sebagai bentuk cara masyarakat lebih aktif.”
Sementara itu, pengamat kebijakan publik, Heribertus Erik San mengatakan, reses sebagai mekanisme penting di DPRD ketika dewan dapat bertemu langsung dengan konstituen dan melakukan dua hal sekaligus; mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya atas mandat dari rakyat pemilih dan menyerap hal-hal yang harus diperjuangkan di masa persidangan mendatang.
Ia mengatakan, setiap anggota DPRD harus membawa pemetaan masalah dan prioritas dari daerah pemilihan masing-masing guna dipertanggungjawabkan di awal masa sidang.
“Anggota DPRD juga seharusnya mengambil peran dalam mengumpulkan berbagai persoalan dari hasil reses anggotanya dan membuat semacam peta aspirasi,” terang Erik.
Dengan begitu, peta inilah yang seharusnya dapat dijadikan dasar untuk mengarahkan proyek dari kabupaten ke wilayah dapil masing-masing.
Erik menjelaskan, dalam reses anggota dewan harus menggunakan pendekatan ‘bottom up’, kebutuhan datang dari masyarakat.
“Tetapi, masalahnya ketika masyarakat tidak cerdas dalam memilih kebutuhan yang lebih prioritas, seharusnya dibantu oleh anggota dewan. Tetapi kenyataan di lapangan, tidak terjadi demikian,” tuturnya.
Namun yang sering terjadi, anggota dewan menganggap reses sebagai kegiatan rutinitas tahunan, hanya formalitas semata, menurut Erik.
Ia menambahkan, yang hadir saat reses tidak seluruhnya dari lapisan masyarakat atau pemangku kepentingan di tengah masyarakat yang aspirasinya bagus dan mewakili kebutuhan masyarakat, tapi kebanyakan yang hadir malah orang dekat anggota dewan atau tim kerja politik saat pemilihan legislatif berlangsung.
“Masyarakat umum yang diundang pun dengan ‘keterbatasan kemampuan’ akhirnya reses hanya kegiatan seremonial tahunan saja,” tandasnya.
