Pemkab Ngada PHK Penyedia Seragam Siswa Kurang Mampu Senilai Rp2 Miliar

Program prioritas bupati dan wakil bupati Ngada yang sedianya menyasar bagi siswa kurang mampu akhirnya tidak terlaksana.

Bajawa, Ekorantt.com – Dinas Pendidikan resmi melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap PT Agres Info Teknologi selaku kontraktor pengadaan seragam di Kabupaten Ngada.

Program prioritas bupati dan wakil bupati Ngada yang sedianya menyasar bagi siswa kurang mampu akhirnya tidak terlaksana.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pendidikan, Martinus Lopi, mengatakan pemutusan hubungan kerja dilakukan setelah pihak perusahaan tidak bisa menyelesaikan tanggung jawab sebagai penyedia.

“Sampai dengan hari jatuh tempo tanggal 19 Februari 2026 pihak rekanan tidak penuhi kewajiban sebagaimana ketentuan, maka kami menyatakan di-PHK. Selanjutnya tinggal pemenuhan administrasi,” kata Martinus di Bajawa, Rabu, 25 Februari 2025.

Kebijakan ini dilakukan setelah sebelumnya pemerintah dua kali melakukan addendum dan sekali pemberian kesempatan. Namun, dalam pelaksanaannya, pihak kontraktor tidak menyelesaikan tanggung jawab sesuai kesepakatan.

Martinus menjelaskan, pengadaan seragam senilai Rp2,2 miliar lebih itu, mencakup seragam peserta didik SMP sebesar Rp1,1 miliar dengan sasaran penerima 2.871 orang dan peserta didik sekolah dasar senilai Rp700 juta lebih berupa bantuan topi sekolah, dasi, celana, rok, ikat pinggang, dan tas.

Sementara bantuan seragam untuk TKK mencapai Rp300 juta lebih. Sasaran penerima sebanyak 3.150 siswa, berupa topi sekolah, dasi, baju, celana, dan rok.

Anggota DPRD Ngada, Sayn Songkares mengatakan program bantuan seragam masuk dalam program prioritas bupati Ngada. “Maka kalau gagal yang dipertaruhkan bukan saja kontraknya, tapi kredibilitas bupati sendiri,” katanya.

Bila dari proses awal, pemilihan pihak ketiga dilakukan secara profesional dan transparan, menurut Sayn, apa yang terjadi sekarang bisa diantisipasi dengan baik.

“Ini bukan saja kegagalan teknis tapi kegagalan mulai dari perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.

Sayn mendorong pengadaan seragam pada 2026 harus melibatkan pelaku UMKM di Ngada sehingga berdampak bagi ekonomi daerah.

“Program prioritas jangan hanya kuat dijanji tapi lemah dieksekusi,” tutupnya.

TERKINI
BACA JUGA