Larantuka, Ekorantt.com – Kontraktor PT Dewi Graha Indah, Rizal membantah proyek jalan ke hunian tetap (Huntap) penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki, Kabupaten Flores Timur menggunakan solar subsidi.
Rizal menyebut proyeknya menggunakan dexlite yang dibeli lewat mitranya di Larantuka.
“Nggak (tidak) ada, pak. Itu kita pakai dexlite bukan solar, pengirimnya dari pak Suban lewat mobil,” tuturnya.
Ia mengaku BBM yang dibeli dari mitranya seharga Rp15.000 per liter. Pengiriman dua kali dalam seminggu. Satu kali kirim sebanyak 1,5 ton BBM.
Rizal beralasan pemindahan penyimpanan BBM ke tempat lain demi menghindari kecurigaan warga terhadap pejabat desa. BBM kini tersimpan di camp, tidak jauh dengan lokasi pertama.
Meski kontraktor membantah, namun pengakuan warga justru berbanding terbalik. Menurut warga, penggunaan BBM subsidi jenis solar masih berlangsung di proyek jalan ke Huntap penyintas erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki hingga Jumat, 6 Maret 2026.
Warga melihat sejumlah mobil proyek mengisi BBM di sebuah rumah di Desa Pululera, Kecamatan Wulanggitang. Mereka memastikan itu bahan bakar jenis solar yang tak seharusnya digunakan untuk proyek.
“Terlihat tadi pagi, itu memang BBM solar subsidi bukan dexlite,” kata warga yang tahu persis aktivitas di sana kepada Ekora NTT pada Jumat pagi. Ia meminta namanya dirahasiakan demi keamanan dan kenyamanannya.
BBM subsidi ini disebut-sebut datang dari sub penyalur lalu dijual ke rekanan untuk operasional proyek, mulai dari alat berat hingga kendaraan dan alat-alat konstruksi lain yang membutuhkan sumber energi BBM.
Sejumlah pihak yang punya jabatan pun diduga bermain untuk mendapatkan keuntungan. Warga di sana menduga ada keterlibatan aparat. Sebab praktik itu tetap berjalan meski sedang dalam sorotan tajam.
“Kuat dugaan ini dibekingi, BBM malah ada terus di saat warga sulit mendapatkannya,” tandasnya.
Sumber lain di Desa Pululera, mengaku BBM solar dalam jumlah banyak sempat dipindahkan dari tempat semula di salah satu rumah ke tempat lain. Para pihak terkait takut praktik mereka terciduk. BBM subsidi dicurigai diamankan ke tempat paling tertutup.
Ia mempertanyakan kinerja Satuan Tugas (Satgas) yang di dalamnya termasuk kepolisian, TNI, jaksa, dan OPD-OPD di lingkup Kabupaten Flores Timur. Fungsi pengawasan dan pengendalian BBM subsidi tak berjalan maksimal.
Temuan warga tersebut menjadi tanda tanya baru terkait peringatan PPK 4.5 Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT, Viktor Nale, terhadap rekanan. Surat peringatan itu dinilai belum berefek.
“Saya buat surat peringatan internal kita terkait hal ini, supaya sesuai dengan harga (BBM) industri,” ujar Viktor, Selasa, 3 Maret 2026 kemarin.
Penulis: Paul Kabelen
