Ende, Ekorantt.com – Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Nusa Bunga, Philipus Kami menegaskan pemerintah daerah di Flores serius dalam penetapan Peraturan Daerah (Perda) Perlindungan Hak-Hak Mayarakat Adat (PPMH). Hal tersebut penting dilakukan untuk memberikan kepastian dan pengakuan terhadap eksistensi komunitas adat.
Saat ini, AMAN bersama 17 komunitas adat yang ada di Flores sedang membangun komunikasi dan koordinasi dengan seluruh pemerintah kabupaten di Flores dan Lembata terkait percepatan penetapan Perda dan Peraturan Bupati (Perbub) terkait PPMH.
Philipus mengatakan hal ini saat jumpa pers di Sekretariat AMAN, Jalan Udayana-Ende pada Rabu, (17/03/2021) yang bertepatan dengan HUT AMAN ke-22.
Dikatakan Philipus, kiprah AMAN Nusa Bunga sesuai visi misinya untuk memandirikan komunitas adat dalam prinsip berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Untuk mencapai tiga misi tersebut, AMAN terus mendorong pemerintah daerah untuk menetapkan Perda PPMH.
“Kita terus mendorong pemerintah daerah di Flores-Lembata untuk segera menetapkan Perda itu. Di Flores telah ada dua kabupaten yang menetapkan Perda PPMH yakni Ende dan Manggarai Timur. Sementara kabupaten lain sedang di proses naskah akademik,”ungkap Philipus.
Mantan Anggota DPRD Ende dua periode tersebut menjelaskan, upaya AMAN mendorong disahkan Perda Masyarakat Adat adalah bagian dari upaya membangun eksistensi masyarakat adat melalui komunitas adat dalam menetapkan teritorial adat, peradilan adat dan menjaga ekologi dalam konteks pembangunan.
“Jadi omong masyarakat adat itu bukan hanya tarian. Di dalam itu akan mengatur peradilan adat, peta komunitas adat, pelestarian ritual dan simbol-simbol budaya. Kita gencar mengkampanyekan ini agar antara pembangunan dan ekologi harus tetap dijaga demi generasi masa depan,”tutur Philipus.
Sebagai informasi, puncak HUT AMAN ke-22 di Ende ditandai dengan aksi sosial melalui pemberian bantuan bagi para janda warga tidak mampu di beberapa wilayah Kota Ende.
Ansel Kaise
