Kupang, Ekorantt.com – Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake mengaku, gap atau ketimpangan antara inklusi dan literasi keuangan di provinsi itu masih tinggi. Angkanya mencapai 34,02 persen.
Menurut Ayodhia, gap ini mengindikasikan bahwa perkembangan teknologi digital tidak diikuti dengan peningkatan pemahaman masyarakat terhadap produk layanan jasa keuangan tersebut.
“Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara baik cara kerja, mekanisme, karakteristik, legalitas maupun potensi risiko layanan jasa keuangan,” jelasnya saat menghadiri puncak kegiatan bulan inklusi keuangan tingkat Provinsi NTT tahun 2023 di Alun-alun Rumah Jabatan Gubernur pada Sabtu, 4 November 2023 pagi.
Gap antara inklusi dan literasi keuangan ini, lanjut dia, tentunya dapat merugikan masyarakat selaku nasabah atau konsumen.
Ayodhia sendiri mengaku masih mendengar dan menemukan adanya kasus investasi bodong serta tingginya pengaduan masyarakat terkait dengan produk dan layanan jasa keuangan.
Karena itu, Ayodhia berharap agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama dengan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAK) provinsi maupun kabupaten/kota se-NTT agar terus melakukan edukasi kepada masyarakat akan pentingnya pemahaman teknologi digital dan regulasi di bidang keuangan.
“Mari kita terus bersinergi membangun NTT maju dan sejahtera,” ajak Ayodhia.
Ayodhia juga menyampaikan apresiasi kepada OJK Provinsi NTT yang terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan pada masyarakat NTT.
Ia menjelaskan, berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2022, inklusi keuangan Provinsi NTT adalah 85,97 persen atau peringkat ke-17 secara nasional dan literasi keuangan 51,95 persen atau peringkat ke-15 secara nasional.
Menurut Ayodhia, peningkatan ini tidak lepas dari upaya kolaborasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi NTT bersama OJK dan pemangku kepentingan lainnya.
Sebelumnya pada tahun 2021, telah dibentuk TPAD tingkat provinsi dan kabupaten/kota se-NTT.
“Pemerintah Provinsi bersama OJK, Bank Indonesia, Bank NTT dan Himpunan Bank Negara juga terus mengedukasi dan memfasilitasi akses masyarakat khususnya para pelaku UMKM terhadap produk-produk lembaga/institusi jasa keuangan,” ujar Ayodhia.
Sementara itu, Kepala OJK Provinsi NTT Japarmen Manalu pada kesempatan yang sama menyampaikan, bulan inklusi keuangan telah diinisiasi oleh OJK sejak tahun 2016.
Hal ini menjadi perhatian OJK karena masih jauh kesenjangan pemanfaatan industri jasa keuangan antara kelompok atas, menengah dan bawah.
Karena itu, kolaborasi bersama Industri Jasa Keuangan di Provinsi NTT terus dilakukan.
“Tahun ini kita mengambil tema akses keuangan merata, masyarakat sejahtera,” kata Japarmen.
Hal ini menurut dia, merupakan cita-cita semua pihak untuk mewujudkan masyarakat NTT sejahtera.
Ia pun mengharapkan agar tema ini bukan sekadar jargon semata. Sebab itu, dalam setiap pertemuan di forum industri jasa keuangan, pihak Japarmen terus mendorong kolaborasi bersama semua pihak, guna mewujudkan NTT sejahtera.
Sekadar informasi, pada momentum ini juga dilaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan di antaranya, pembukaan secara simbolis bussines matching, penyerahan dana Corporate Social Responsibility (CSR), penyerahan hadiah Lomba cerita rakyat NTT yang diselenggarakan Bank NTT, doorprize, serta Penjabat Gubernur Ayodhia Kalake juga menyempatkan diri mengunjungi ke sejumlah booth yang berpartisipasi pada kegiatan.
