Kefamenanu, Ekorantt.com – Wakil Bupati Timor Tengah Utara (TTU) Aloysius Kobes memilih tidak ikut dalam bursa calon bupati maupun wakil bupati di Pilkada Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) pada tahun 2020 mendatang.
Sebelumnya, sebanyak empat orang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon Bupati TTU dan satu orang bakal calon Wakil Bupati TTU Periode 2021-2026.
Tiga orang mendaftarkan diri lewat Partai NasDem yaitu, Prof. Dr. Yohanes Usfunan, Dolvianus Kolo, dan Joao Meco, sedangkan Frengky Saunoah mendaftarkan diri di Partai PDI Perjuangan dan Partai Gerindra serta Kristoforus Haki mendaftarkan diri sebagai bakal calon Wakil Bupati lewat Partai Gerindra.
Saat ditemui Wartawan Ekorantt.com di ruang kerjanya, Kamis (10/10/2019), Wakil Bupati TTU Alo Kobes menuturkan, dirinya tidak ikut dalam bursa pencalonan kepala daerah di Pilkada TTU pada tahun 2020 mendatang karena banyak pertimbangan.
Menurutnya, semua tahap penyelenggaraan Pilkada tersebut membutuhkan biaya yang besar.
“Masalah anggaran saya tidak punya karena membutuhkan dana yang besar. Bukan hanya puluhan juta tetapi hitungan ratusan juta bahkan miliar dalam kontes politik tahun 2020 mendatang,” ujarnya.
Dia juga mengatakan, tidak ada partai politik yang ia punya dan mengingat di umur yang sudah semakin tua, dirinya lebih ingin fokus menata keluarga dan memperhatikan anak-cucu.
Dia juga ingin fokus pada kegiatan sosial dan membuka yayasan untuk melayani masyarakat khususnya setelah masa jabatan Wakil Bupati yang ia emban pada tahun 2020 mendatang.
“Kita mesti ukur diri di usia tua. Sisa-sisa hidup ini dipakai untuk membangun keluarga dan perhatikan anak cucu,” tuturnya.
Pria berusia 61 tahun itu meminta masyarakat TTU memilih calon bupati maupun wakil bupati yang demokratis, mengutamakan aspirasi rakyat dan pembangunan ke depan untuk TTU yang lebih baik dalam semua bidang.
Selain itu figur yang harus masyarakat pilih adalah figur yang jujur dan mudah berkomunikasi dengan kebijakan-kebijakan pemerintah dan disinkronkan dengan aspirasi rakyat.
“Aspirasi berjalan tapi harus tunduk pada aturan-aturan sehingga masyarakat mengetahui hak dan kewajiban dia, agar tidak terkesan masyarakat hanya menuntut haknya saja karena sebenarnya salah satu tugas pemimpin itu adalah membangun keseimbangan antara hak dan kewajiban rakyat. Namun, dalam konteks politik yang benar bisa salah dan yang salah bisa benar. Itu yang tidak saya suka,” ungkapnya.
Masyarakat diminta untuk memilih figur pemimpin tidak hanya karena uang. Walaupun memilih adalah hak masing-masing orang, dia ingin mengimbau agar rakyat jangan mudah ditipu dengan program yang menjadi hak rakyat, yang oleh figur tertentu diklaim sebagai upaya dana jasa darinya semata.
“Saya bukan malaikat tapi saya tidak suka tipu daya. Tidak suka. Karena itu kita harus belajar untuk jujur. Karena rakyat, kita jadi pemimpin. Dalam memimpin, kita ditantang jadi pemimpin yang demokratis”, jelasnya.
Santos
