Kupang, Ekorantt.com – Kasus keracunan siswa yang diduga akibat konsumsi makanan program Makan Bergizi Gratis (MBG) memicu perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) NTT.
Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares mendukung langkah Badan Gizi Nasional (BGN) untuk mengevaluasi hingga menutup Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG yang tidak memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP).
“Kita mendukung itu. Dapur-dapur yang tidak memenuhi syarat, baik infrastruktur, sanitasi, sertifikat layak menjadi dapur tidak ada, kita dukung penutupan,” ujar Soares kepada wartawan di Kupang, Selasa, 21 Oktober 2025.
Soares menilai langkah evaluasi dan penutupan penting dilakukan guna memastikan kualitas pelayanan serta efektivitas program kepada para penerima manfaat.
Sekretaris Partai Gerindra NTT itu meyakini BGN telah mengantongi data lengkap dapur-dapur yang dinilai bermasalah di wilayah NTT.
“Nanti kita lihat saja. Pasti Badan Gizi Nasional akan mengevaluasinya. Pada prinsipnya, kami dukung penuh evaluasi sampai penutupan,” tegasnya.
Ia juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam mendukung program MBG, salah satunya dengan menyiapkan bahan baku lokal.
Sebagai bentuk dukungan konkret, DPRD bersama Dinas Pertanian Provinsi NTT menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kepada para petani di Kabupaten Kupang.
“Dengan alsintan ini, digunakan semaksimal mungkin untuk mengoptimalisasi hasil pertaniannya untuk memenuhi kebutuhan di dapur MBG,” tandas Soares.
Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena juga telah menegaskan, BGN akan turun tangan mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis, menyusul insiden dugaan keracunan siswa.
“Badan Gizi Nasional akan mengevaluasi dapur-dapur ini,” kata Melki singkat usai mengikuti Rapat Paripurna beberapa waktu lalu.
