Ende, Ekorantt.com – Sekretaris Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Ende, Maria Margareta Gego, menyoroti program kerja pemerintah daerah yang belum menyentuh langsung pada kepentingan masyarakat.
Sejauh ini, Maria menilai, Pemerintah Kabupaten Ende (Pemkab) Ende masih berkutat pada kegiatan seremonial belaka yang hanya menghabiskan anggaran.
“Kita mengingatkan kepada Bupati Ende untuk tidak hanya terfokus pada program seremonial, tetapi turun langsung melihat dan mendengar aspirasi rakyat di desa-desa dari pada menyelenggarakan kegiatan yang hanya menghabiskan anggaran,” ujar Maria saat pembukaan Pekan Penerimaan Anggota Baru (PPAB) GMNI di Ende pada Jumat, 31 Oktober 2025.
Maria mencontohkan kegiatan Pekan Ende Streat (Pesta) dan karnaval yang dinilai tidak berdampak positif bagi peningkatan ekonomi masyarakat kecil.
Padahal, masih banyak persoalan di desa seperti akses jalan di Desa Wolokota dan Desa Nila yang belum memadai. Warga di dua desa itu harus bertaruh nyawa melewati jalur laut yang ekstrem.
“Masyarakat di sana belum ada akses jalan, masyarakat terpaksa melalui jalur laut namun belum ada pelabuhan. Masyarakat di sana itu bertaruh nyawa untuk berlayar dari Wolokota ke Ende sini,” tutur Maria.
Selain itu, belum terjaminnya mutu sumber daya manusia dan derajat kesehatan masyarakat akibat minimnya fasilitas pendidikan dan kesehatan di wilayah pedalaman.
“Karena itu sebenarnya kebutuhan masyarakat yang sangat mendesak yang harus bupati selesaikan, tetapi bupati lebih berfokus kepada kegiatan seremonial,” tandasnya.
Bupati Ende, Yosef Benediktus Badeoda membantah pernyataan GMNI yang menilai pemerintah mengabaikan kepentingan dasar masyarakat. Pekan Ende Streat, klaim Yosef, merupakan upaya pemerintah menghidupkan denyut UMKM.
“Salah itu, pernyataan keliru itu. Kegiatan pesta itu bagian dari kegiatan pemberdayaan UMKM, itu intinya,” kata Yosef saat dikonfirmasi Ekora NTT di Ende, Sabtu, 1 November 2025
Kegiatan tersebut, kata Yosef, berdampak pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ende.
“Dan pesta juga bukan hanya kami yang bikin, itu kan dari Pemprov NTT juga,” tuturnya.
Yosef menjelaskan, pemerintah dalam programnya menunjukkan keberpihakan pada kepentingan rakyat seperti, mempercepat pelaksanaan MBG, Koperasi Desa Merah Putih, Bumdes, dan ikut menghidupkan UMKM.
“Dengan anggaran yang terbatas ya, inilah yang bisa kita lakukan. Jadi pernyataan yang disampaikan (GMNI) itu salah,” ucap dia.
Terkait kondisi jalan di Desa Wolokota dan Desa Nila, Kecamatan Ndona yang disoroti GMNI, Yosef menegaskan belum bisa dikerjakan karena terbatasnya anggaran.
“Itu kita enggak bisa ngomong. Itu anggaran besar dan saat ini kita mengalami keterbatasan anggaran,” kata Yosef.
Pemkab Ende sudah mengajukan proposal anggaran kepada pemerintah pusat untuk mengerjakan akses jalan tersebut, kata Yosef.
“Kita ini anggarannya tidak ada. Jadi kita perlu bantuan. Kita sudah ajukan ke pusat untuk pembangunan, bukan kita tidak mau, tapi itu kita ajukan, kita perlu bantuan pemerintah pusat,” tambahnya.
“Kita tidak lupa untuk jalan segala macam, tapi kita keterbatasan anggaran. Kita cari dulu hal lain untuk menjaga kita punya ekonomi dulu,” kata Yosef menandaskan.
