Bajawa, Ekorantt.com – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Lo’a, Kecamatan So’a, Kabupaten Ngada meminta pemerintah daerah menaikkan tunjangan anggota BPD agar setara dengan tunjangan para kepala dusun.
“Kita minta perhatian pemerintah, minimal ada perhatian terhadap kesejahteraan (BPD),” kata Ketua BPD Lo’a, Darius Meo dalam rapat koordinasi kepala desa dan BPD di Aula MBC Bajawa, Jumat, 28 November 2025.
Darius mengungkapkan, honor yang diterima anggota BPD selama ini tidak sebanding dengan beban kerja serta keterlibatan mereka dalam setiap pengambilan keputusan penting di desa.
“Selama ini kita terima Rp900 ribu. Itupun dibayar per semester atau enam bulan,” ujarnya.
Ia mengusulkan agar tunjangan anggota BPD dinaikkan setara dengan upah kepala dusun.
“Minimal naik 200 ribu, sehingga kami bisa terima satu juta seratus ribu,” tandasnya.
Ketua Fraksi PDIP DPRD Ngada, Rinus Ndiwal menyatakan dukungan terhadap usulan tersebut.
Namun, ia menegaskan, setiap kebijakan harus mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.
“Pada dasarnya kita dukung kenaikan ini. Tapi harus dilihat dari kekuatan anggaran kita,” tutur Rinus.
Ia menambahkan, salah satu kendala yang dihadapi daerah saat ini adalah pemangkasan dana transfer oleh pemerintah pusat, sehingga menyulitkan peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun aparatur pemerintahan tingkat bawah.
“Karena masih ada kebutuhan dasar masyarakat kita yang juga harus kita perhatikan,” ungkapnya.
Sementara itu, Bupati Ngada, Raymundus Bena menjelaskan, pada tahun 2025 pemerintah telah memberikan perhatian kepada anggota BPD melalui kebijakan BPJS Ketenagakerjaan.
“Jumlah penerima kita mulai dari kepala desa, BPD dan aparat desa mencapai 2.911 penerima,” ujar Raymundus.
Meski begitu, ia menegaskan komitmennya untuk mempertimbangkan masukan BPD dengan tetap melihat kondisi keuangan daerah.
“Kita lihat kalau uang kita cukup, pasti kita naikan kesejahteraan mereka,” tutupnya.
