Ende, Ekorantt.com – Anggota DPRD Ende Fraksi PDI Perjuangan, Selvia Indradewa melakukan Reses di Desa Bheramari, Kecamatan Nangapanda, Kabupaten Ende, Rabu (29/01/2020).
Di hadapan pemerintah dan masyarakat Desa Bheramari, Selvia menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat daerah pemilihan II yang telah memilihnya pada perhelatan pemilihan legislatif 2019 silam.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Ende ini dalam arahannya menegaskan, kucuran dana desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) mesti dikelola secara transparan untuk menjawab kebutuhan masyarakat.
“Saya harap ada kolaborasi perencanaan, baik melalui dana desa, Renja SKPD dan hasil Reses. Tentu semua usulan masyarakat akan disesuaikan dengan kekuatan keuangan daerah,” ujar Selvia.
Dalam sesi dialog bersama, beberapa persolan, masukan, dan harapan disampaikan masyarakat.
Kepala Desa Bheramari, Pare Pua Salama menyatakan, sejauh ini realisasi perencanaan Musrenbang dari tingkat desa dan kecamatan terkait Pagu Inikatif Desa (PIDES) dan Pagu Indikatif Kelurahan (PIKEL) sangat minim.
Pare Pua Salama meminta agar wakil rakyat melakukan pengawasan ketat terhadap realisasi prioritas usulan dari kecamatan yang sejauh ini sangat rendah.
“Mesti dievaluasi antara indikatif dan realisasi Pides Pikel. Kami ini bertarung habis-habisan dalam Musrenbang untuk bahas Pides Pikel. Tapi realisasi sangat minim bahkan di beberapa bidang tidak ada sama sekali. Ini uangnya lari ke mana? Kami minta ibu Selvia tolong perjuangkan ini,” tandas Kades Pua.
Hal senada disampaikan Ketua BPD Desa Bheramari, Antonius Ja.
Menurutnya, dana indikatif yang disampaikan pada saat Musrenbangcam telah dibagi ke setiap bidang kegiatan, baik pendidikan, kesehatan maupun pembangunan. Namun realisasinya hingga kini sangat minim.
Misalnya usulan pembangunan jembatan antar-desa di wilayah Jegharangga melalui dana Pides Pikel dari tahun 2016 hingga tahun 2020, kata Antonius, tidak pernah dikerjakan.
“Kami minta terkait Pides Pikel harus dievaluasi. Sudah diusulkan bertahun tahun dalam Musrenbangcam tapi realisasinya tidak ada,” keluh Antonius.
Sementara itu, Tokoh Masyarakat Bheramari, Pua Nasar meminta kepada anggota DPRD untuk mengusulkan brojongnisasi kali untuk pengamanan perkampungan Nangakeo.
Menurut Nasar, wilayah perkampungan Nangakeo rawan erosi saat musim hujan.
Dana desa, menurut Nasar, tidak mampu membiayai kegiatan tersebut karena membutuhkan dana yang besar.
Selain masalah infrastruktur, masalah lain yang dikeluhkan masyarakat yakni mahalnya biaya perawatan di RSUD Ende. Keluhan ini disampaikan Maksimus Ma.
Menurut Maksi, mahalnya biaya rumah sakit karena masyarakat tidak memiliki kartu KIS.
“Hal ini terjadi pada anggota keluarga bapak Hendrikus Dawi. Anaknya sampai membayar biaya perawatan hingga 36 juta rupiah. Karena tidak mampu membayar hingga kini yang bersangkutan harus mencicil setiap bulan 100 ribu rupiah,” tutur Maksimus.
Terhadap usulan masyarakat, Selvia menegaskan, dirinya akan berjuang agar perencanaan yang sudah dirancang harus diakomodir dalam dokumen, baik RKPDES baik yang diintervensi oleh dana desa maupun dana Pides Pikel.
“Saya ini ada di komisi I. Tentu berhubungan dengan mitra yang mengurus desa seperti Dinas PMD. Semua masukan masyarakat saya dengar. Saya tentu akan kolaborasi dengan rekan-rekan DPRD,” kata Selvia.
“Masalah yang tidak diurus komisi saya akan saya sampaikan ke lintas komisi. Saya akan sampaikan agar antara perencanaan dan implementasi terkait Pides Pikel dapat berjalan seimbang,” tutupnya.
