Jakarta, Ekorantt.com – Koperasi penyalur Kredit Usaha Rakyat (KUR) meminta pemerintah untuk menambah presentase subsidi bunga KUR Mikro. Hal itu karena tingginya biaya operasional petugas di lapangan, karena memakai sistem jemput bola ke anggota.
Selain itu, koperasi juga harus memberikan pendidikan literasi keuangan pada calon penerima KUR mikro, terkait dengan manajemen keuangan.
“Kami menyambut baik penurunan suku bunga KUR turun menjadi 6 persen pada 2020 dari sebelumnya 7 persen, dan plafon KUR Mikro dinaikkan menjadi Rp50 juta dari sebelumnya Rp25 juta, namun kami juga mengajukan usulan-usulan berdasarkan kenyataan di lapangan,” ujar GM Koperasi Kredit Obor Mas, Leonardus Frediyanto Moat Lering, usai menghadap Menkop dan UKM Teten Masduki di Jakarta, pertengahan November lalu sebagaimana rilis yang diterima Ekora NTT.
Frediyanto menjelaskan, pada dasarnya penerima KUR di NTT tidak banyak yang ngemplang kredit, terbukti setelah tiga tahun berjalan menjadi penyalur KUR, kredit bermasalah (NPL) KUR di Kopdit Obor Mas hanya di sekitar 3 persen saja.
“Masalahnya adalah petugas kami harus jemput bola dan jarak antara penerima KUR satu dengan lainnya amat jauh, sementara petugas kami terbatas, kami juga harus memberikan mereka literasi keuangan dulu, karena KUR ini kan mensyaratkan pelaporan keuangan meski sederhana,” ujar Yanto.
Selain itu, ia juga meminta keringanan masa pembayaran IJP (Imbal Jasa Penjaminan) yang dalam aturan harus dibayarkan sekaligus misalnya tiga tahun sesuai kredit kepada penerima KUR, menjadi dibayar perbulan.
“Pasalnya jika dibayar sekaligus, likuiditas kami bisa jadi akan terganggu,” tambahnya.
Ia juga mengusulkan adanya KUR pendidikan bagi anggota dan keluarganya. Pasalnya ketika anak-anak anggota KSP ini mau kuliah, membutuhkan biaya cukup besar.
KSP Kopdit Obor Mas adalah satu dari tiga koperasi penyalur KUR. Dua lainnya adalah Kospin Jasa Pekalongan dan KSP Guna Dana Prima, Kab Badung Bali.
KSP Kopdit Obor Mas kini memiliki aset Rp732 miliar dengan jumlah anggota 90 ribu orang dan memiliki 16 cabang.
Kopdit yang berpusat di Kota Maumere ini memiliki fasilitas Anjungan Tunai Mandiri (ATM) dan jaringan server data anggota tersambung ke Bank Indonesia serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kopdit Obor Mas juga menjalani audit keuangan secara rutin setiap tahun.
Sementara itu Deputi Bidang Kelembagan Luhur Pradjarto mengatakan, usulan dari KSP Obor Mas selaku penyalur KUR akan jadi masukan berharga bagi pemerintah untuk dibahas bagaimana solusinya.
“Yang jelas usulan pertama agar plafon KUR Mikro dinaikkan jadi Rp50 juta sudah dikabulkan dan akan berlaku pada 2020. Yang lainnya akan dibahas di komite kebijakan sistem keuangan,” kata Luhur.
Bahwa ada permasalahan di lapangan, hal ini menunjukkan, koperasi penyalur KUR sudah melakukan tugasnya dalam menyalurkan KUR.
“Karena koperasi ini sistemnya jemput bola, maka ada biaya biaya ekstra yang harus dikeluarkan. Penerima KUR pada dasarnya siap bayar, namun mereka karena satu dan lain hal, tidak bisa mendatangi kantor cabang koperasi ,” kata Luhur.
