Oleh: Maria Silvana Mariabel Carcia
Di zaman ketika satu klik bisa mengangkat nama, sekaligus menjatuhkannya dalam sekejap, kita dihadapkan pada sebuah kenyataan yang tak selalu nyaman: tidak semua yang terlihat transparan, sungguh-sungguh berpihak pada keadilan.
Di tengah derasnya arus digital, batas antara transparansi dan sensasi kian menipis-dan ironisnya, yang kerap menjadi korban adalah mereka yang paling lemah posisinya: para pelaku UMKM.
Apa yang biasa dari dahulu berlangsung dalam ruang-ruang administratif yang tenang, kini beralih menjadi tontonan publik. Penagihan kewajiban direkam, dibagikan, lalu beredar luas di media sosial. Ia tidak lagi sekadar proses, tetapi berubah menjadi narasi. Dan di Kabupaten Sikka, fenomena ini tidak hanya mengusik cara kita melihat kebijakan, tetapi juga menyentuh sesuatu yang lebih dalam: harga diri manusia di balik sebuah usaha kecil.
Dalam hal ini pemerintah, tentu saja, memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap pelaku usaha menjalankan kewajibannya. Pajak, retribusi, dan perizinan adalah fondasi penting dalam membangun tata kelola yang baik. Dalam semangat itu, pemanfaatan media sosial sering dianggap sebagai langkah maju—sebuah bentuk keterbukaan yang memungkinkan publik melihat langsung bagaimana aturan ditegakkan.
Namun, di titik tertentu, keterbukaan bisa berubah arah. Ketika kamera mulai merekam proses penagihan dan publikasi menjadi tujuan, transparansi perlahan bergeser menjadi eksposur. Di situlah dilema bermula. Di satu sisi, pemerintah ingin menunjukkan ketegasan. Di sisi lain, pelaku UMKM harus menanggung beban sosial yang tidak ringan—beban yang tidak selalu terlihat, tetapi terasa dalam diam.
Sebagai bagian dari masyarakat yang aktif di media sosial sekaligus seorang akademisi yang mencintai kemajuan Sikka, saya tidak bisa menutupi rasa “miris” setiap kali melihat konten penagihan yang beredar di akun media sosial seperti TikTok, Instagram, maupun Facebook.
Pertanyaan sederhana terus mengusik: seberapa mendesakkah proses ini hingga harus ditampilkan ke ruang publik? Apakah benar ini tentang edukasi, atau tanpa sadar kita sedang membangun panggung bagi rasa malu orang lain?
Sikka adalah rumah bagi banyak UMKM yang tumbuh dari keterbatasan, tetapi bertahan dengan kekuatan relasi sosial. Di sini, usaha kecil bukan sekadar aktivitas ekonomi—ia adalah bagian dari kehidupan. Reputasi tidak dibangun melalui strategi pemasaran besar, melainkan dari kepercayaan yang dirawat perlahan. Dari senyum pelanggan yang kembali, dari cerita baik yang menyebar dari mulut ke mulut.
Namun satu video bisa mengubah segalanya. Ketika penagihan menjadi viral, publik hanya melihat sepotong cerita: seorang pelaku usaha yang ditagih, yang dianggap belum patuh. Yang tidak terlihat adalah cerita di baliknya—mungkin tentang ketidaktahuan, mungkin tentang kesulitan, atau mungkin tentang sistem yang belum sepenuhnya menjangkau mereka dengan edukasi yang memadai. Tetapi media sosial tidak memberi ruang bagi kompleksitas. Ia menyederhanakan, bahkan mereduksi.
Di sinilah ketimpangan itu terasa nyata. Pemerintah memiliki kuasa untuk menjelaskan, tetapi algoritma lebih menyukai sensasi. Akibatnya, pelaku UMKM berisiko dipandang sebelah mata. Mereka bisa dicap tidak taat, tidak bertanggung jawab, bahkan tidak layak dipercaya. Dan bagi usaha kecil, stigma semacam ini bukan sekadar goresan citra—ia bisa menjadi awal dari keruntuhan.
Lebih jauh lagi, dampaknya merambat secara diam-diam. Pelaku UMKM lain mulai merasa cemas. Mereka melihat, mengamati, lalu menarik kesimpulan sendiri: bahwa menjadi terlihat berarti siap untuk terekspos. Bahwa berkembang berarti membuka diri pada kemungkinan dipermalukan. Maka pilihan paling aman adalah tetap kecil, tetap sunyi, tetap jauh dari sorotan.
Bukankah ini ironi? Di saat pemerintah berupaya mendorong UMKM untuk naik kelas, masuk ke sistem formal, dan berkontribusi lebih besar, justru muncul ketakutan yang menghambat langkah mereka. Niat baik dalam bentuk pelatihan, pendampingan, dan pemberdayaan menjadi terasa kontras ketika di sisi lain ada praktik yang berpotensi menjatuhkan secara sosial.
Pertanyaan yang patut kita renungkan bersama adalah: untuk siapa konten ini sebenarnya dibuat? Jika tujuannya edukasi, mengapa harus menampilkan identitas? Jika tujuannya transparansi, mengapa harus individu yang disorot, bukan sistem yang dijelaskan?
Media sosial memang bekerja dengan logika perhatian. Semakin menarik, semakin cepat ia menyebar. Namun pemerintah tidak boleh terjebak dalam logika itu semata. Ada tanggung jawab yang lebih besar dari sekadar menjadi “terlihat bekerja”. Ada nilai kemanusiaan yang harus tetap dijaga, terutama ketika yang dihadapi adalah kelompok rentan seperti UMKM.
Kabupaten Sikka memiliki kekayaan yang luar biasa—dari kuliner lokal yang sarat cita rasa hingga tenun yang menyimpan identitas budaya. UMKM adalah denyut nadi dari semua itu. Tetapi denyut itu hanya akan tetap hidup jika ada ruang aman untuk bertumbuh. Ruang di mana pelaku usaha bisa belajar tanpa takut dipermalukan, bisa salah tanpa harus dihakimi.
Pada akhirnya, persoalannya bukan tentang perlu atau tidaknya penagihan. Itu adalah keniscayaan dalam tata kelola. Yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana cara melakukannya. Apakah dengan pendekatan yang menjaga martabat, atau dengan cara yang tanpa sadar melukai?
Sebab pada saat kamera dinyalakan dan sebuah momen dipublikasikan, yang dipertaruhkan bukan hanya kepatuhan terhadap aturan—melainkan juga harga diri seseorang. Dan kita semua perlu bertanya dengan jujur: apakah pembangunan yang kita kejar layak dibayar dengan rasa malu mereka yang paling kecil?
Karena pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah daerah bukan terletak pada seberapa keras ia menegakkan aturan, tetapi pada seberapa dalam ia menghargai manusianya. Ketika UMKM bisa berdiri tegak tanpa rasa takut, ketika mereka merasa dilindungi, bukan dipertontonkan—di situlah kepercayaan tumbuh, dan di situlah masa depan ekonomi yang berkeadilan benar-benar menemukan bentuknya.
*Penulis adalah dosen pada Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Nusa Nipa
