Oleh: Florensia A. Uskono*
Kemiskinan di Nusa Tenggara Timur selalu menghadirkan paradoks yang sulit dipahami secara sederhana. Di satu sisi, daerah ini memiliki kekayaan alam yang besar: laut yang luas, tanah yang subur di beberapa wilayah, potensi peternakan yang kuat, kekayaan budaya yang unik, serta sektor pariwisata yang terus berkembang.
Namun di sisi lain, NTT tetap berada dalam daftar provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia. Pertanyaan mendasarnya bukan lagi apakah NTT memiliki potensi, melainkan mengapa potensi tersebut tidak berhasil diubah menjadi kesejahteraan bagi masyarakat.
Persoalan ini menunjukkan bahwa kemiskinan di NTT bukan sekadar akibat keterbatasan sumber daya, tetapi berkaitan dengan cara pembangunan dijalankan dan siapa yang benar-benar menikmati hasil pembangunan tersebut.
Selama bertahun-tahun, pembangunan di NTT sering dipahami sebatas pembangunan fisik. Jalan dibangun, gedung pemerintahan diperbesar, kawasan wisata dipromosikan, dan proyek-proyek strategis nasional terus diperluas. Namun pembangunan fisik tidak selalu identik dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Banyak desa masih mengalami kesulitan air bersih, petani tetap bergantung pada musim yang tidak menentu, dan anak-anak muda harus meninggalkan kampung halaman karena minimnya lapangan pekerjaan.
Infrastruktur memang penting, tetapi pembangunan kehilangan makna ketika masyarakat tetap hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Jalan yang mulus tidak otomatis membuat hasil tani petani bernilai tinggi jika sistem distribusi dan pasar tetap dikuasai tengkulak.
Masalah lain yang sangat mendasar adalah bahwa kekayaan alam NTT sering kali tidak dikelola untuk memperkuat masyarakat lokal. Laut yang luas belum sepenuhnya meningkatkan kesejahteraan nelayan kecil.
Potensi pariwisata lebih banyak menguntungkan investor dan pelaku usaha besar dibanding masyarakat sekitar. Bahkan dalam beberapa kasus, masyarakat lokal justru kehilangan ruang hidupnya karena pembangunan yang terlalu berorientasi pada investasi.
Situasi ini memperlihatkan bahwa pembangunan di NTT masih cenderung bersifat ekstraktif: mengambil sumber daya dari daerah tanpa sungguh-sungguh membangun kapasitas masyarakat yang hidup di dalamnya. Rakyat hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri.
Di sektor pertanian, persoalannya juga tidak kalah serius. Sebagian besar masyarakat NTT hidup dari pertanian, tetapi sektor ini sering dibiarkan berjalan tanpa dukungan memadai. Petani menghadapi masalah klasik seperti keterbatasan irigasi, sulitnya akses pupuk, rendahnya teknologi pertanian, dan lemahnya perlindungan harga hasil panen.
Ketika musim kemarau panjang datang, masyarakat kecil menjadi kelompok pertama yang menanggung dampaknya. Ironisnya, negara sering hadir setelah krisis terjadi, bukan membangun sistem perlindungan yang mampu mencegah masyarakat jatuh ke dalam kemiskinan berkepanjangan. Dalam konteks ini, kemiskinan bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan akibat lemahnya keberpihakan kebijakan.
Pemikiran Amartya Sen menjadi relevan untuk membaca situasi NTT. Sen menjelaskan bahwa kemiskinan bukan hanya kekurangan pendapatan, tetapi hilangnya kemampuan manusia untuk hidup secara layak.
Banyak masyarakat NTT sebenarnya memiliki potensi dan kemauan untuk berkembang, tetapi mereka tidak memiliki akses yang memadai terhadap pendidikan, kesehatan, modal usaha, dan kesempatan kerja. Nelayan memiliki laut, tetapi tidak punya teknologi penyimpanan ikan.
Petani memiliki lahan, tetapi tidak memiliki akses pasar yang adil. Anak muda memiliki pendidikan, tetapi tidak mendapatkan ruang kerja di daerahnya sendiri. Artinya, persoalan utama bukan sekadar kurangnya sumber daya, melainkan hilangnya kesempatan untuk mengembangkan kehidupan yang lebih baik.
Selain itu, budaya politik di NTT juga turut memperkuat lingkaran kemiskinan. Politik lokal sering kali masih bergerak dalam pola patronase dan ketergantungan. Bantuan sosial musiman, proyek jangka pendek, dan praktik politik uang membuat masyarakat diposisikan sebagai penerima belas kasihan, bukan warga negara yang memiliki hak atas kesejahteraan.
Dalam situasi seperti ini, kemiskinan menjadi alat politik yang dipelihara karena masyarakat miskin lebih mudah dikendalikan secara elektoral. Akibatnya, pembangunan tidak diarahkan untuk menciptakan masyarakat yang mandiri, melainkan masyarakat yang terus bergantung pada elite politik.
Masalah pendidikan juga menjadi faktor penting yang jarang dibahas secara mendalam. Banyak anak muda NTT memiliki semangat belajar yang tinggi, tetapi kualitas pendidikan masih menghadapi banyak keterbatasan. Sekolah-sekolah di desa sering kekurangan fasilitas dan tenaga pengajar. Setelah menyelesaikan pendidikan tinggi, banyak lulusan akhirnya memilih keluar daerah karena peluang kerja di NTT sangat terbatas.
Situasi ini menciptakan paradoks baru: daerah kehilangan sumber daya manusia terbaiknya, sementara pembangunan lokal berjalan lambat karena kekurangan tenaga profesional yang berkualitas. Jika kondisi ini terus berlangsung, maka kemiskinan akan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, sektor pariwisata sering dipromosikan sebagai jalan keluar bagi kemiskinan di NTT. Memang benar bahwa pariwisata memiliki potensi ekonomi besar, terutama di wilayah seperti Labuan Bajo. Namun pertanyaannya adalah: siapa yang paling menikmati keuntungan dari pariwisata tersebut?
Banyak masyarakat lokal tetap bekerja di sektor informal dengan pendapatan rendah, sementara keuntungan besar lebih banyak mengalir kepada investor luar. Jika pariwisata hanya menghasilkan hotel mewah tanpa memperkuat ekonomi masyarakat sekitar, maka pembangunan itu hanya menciptakan ketimpangan baru. Pariwisata seharusnya menjadi alat pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar industri yang memperindah wajah daerah di hadapan wisatawan.
Kemiskinan di NTT juga tidak bisa dilepaskan dari lemahnya keberanian negara untuk membangun ekonomi berbasis masyarakat. Selama ini, pembangunan terlalu sering bergantung pada logika proyek dan investasi besar.
Padahal yang dibutuhkan masyarakat sebenarnya adalah penguatan ekonomi lokal: koperasi yang sehat, akses modal bagi petani dan nelayan, pengolahan hasil produksi lokal, serta perlindungan terhadap usaha kecil. Negara seharusnya hadir bukan hanya sebagai pembangun proyek, tetapi sebagai pelindung rakyat kecil dari ketimpangan ekonomi yang semakin tajam.
Pada akhirnya, persoalan kemiskinan di NTT harus dilihat sebagai masalah struktural, bukan semata-mata persoalan budaya atau kemalasan masyarakat. Rakyat NTT telah bekerja keras bertahan dalam keterbatasan selama puluhan tahun.
Mereka hidup dari tanah yang keras, cuaca yang tidak menentu, dan akses ekonomi yang terbatas. Namun ketahanan hidup masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan kemiskinan terus berlangsung.
Yang dibutuhkan NTT bukan sekadar slogan pembangunan, tetapi keberanian politik untuk menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan. Sebab daerah yang kaya potensi seharusnya tidak terus-menerus menghasilkan rakyat yang hidup dalam kemiskinan.
*Florensia A. Uskono, alumnus Universitas Timor, praktisi peneliti di bidang ilmu pembangunan sosial ekonomi
