Mbay, Ekorantt.com – Empat warga Kabupaten Nagekeo berstatus orang dalam pemantuan (ODP) covid-19 atau virus corona.
Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Nagekeo Silvester Teda Sada menjelaskan keempat ODP tersebut mempunyai riwayat perjalanan dari daerah episentrum atau daerah terjangkit corona.
“Keempatnya berasal dari Kecamatan Aesesa Selatan dan Kecamatan Mauponggo,” katanya kepada Ekora NTT, Senin (23/3/2020).
Ia menjelaskan bahwa ODP adalah orang yang sempat berpergian ke tempat episentrum corona atau sempat melakukan kontak dengan orang yang diduga positif corona, sehingga perlu dilakukan pemantuan, meskipun belum menunjukan gejala-gejala sakit.
“Kempatnya telah dilakulan proses pemeriksaan oleh pihak kesehatan,” ujarnya.
Selain itu, keempat orang tersebut, kini mendapat tindakan lanjutan berupa self isolation (isolasi mandiri) dan pengobatan sesuai gejala klinis yang muncul.
Ia mengatakan, berdasarkan data harian Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, ada 146 orang pelaku perjalanan dari tempat terjangkit (P2T2).
“Di Puskesmas Danga 109 orang, dan Puskesmas Boawae 36 orang,” sebutnya.
Menghadapi maraknya penyebaran virus corona, kata dia, pimpinan daerah dan gugus tugas penanggulangan Covid-19 Nagekeo mengimbau agar setiap warga wajib melakukan tindakan pencegahan, yakni isolasi mandiri di rumah dan menghubungi petugas medis bagi yang sakit.
“Para siswa yang dirumahkan, bukan untuk liburan ke mana-mana dan masyarakat diharapkan untuk selalu mencuci tangan pakai sabun di air mengalir,” tegasnya.
Silvester juga menghimbau agar semua masyarakat Nagekeo tidak panik, tapi tetap waspada dan mengikuti petunjuk protokol resmi penanganan Covid-19 dari pemerintah setempat.
Minta Tutup Akses Transportasi
Wakil I DPRD Nagekeo Yosefus Dhenga meminta agar pemerintah segera melakukan penutupan akses transportasi baik darat dan laut yang ada di kabupaten Nagekeo.
“Tutup semua akses transportasi ini, bis-bis yang datang dari luar Nagekeo untuk ditutup sementara termasuk pelabuhan Marpokot,” ujar politisi Nasdem tersebut.
Ia juga meminta agar pemerintah desa selalu aktif melakukan pengawasan kepada masyarakat yang baru datang dari daerah lain.
“Kepala Desa dan RT harus pro aktif melakukan pengecekan bagi penduduk yang baru dari daerah lain,” ujarnya.
Belmin Radho
