Ende, Ekorantt.com – Beberapa anggota DPRD Kabupaten Ende bertandang ke Kantor Bupati Ende, Senin (13/4/2020). Sejumlah wakil rakyat ini datang bersilaturahmi dengan pemerintah untuk membahas penanganan Covid-19.
Usai pertemuan, satu per satu anggota DPRD keluar, menuruni anak tangga, dan melempar senyum kepada awak media di teras depan Kantor Bupati Ende.
Beberapa wakil rakyat sempat berkelakar dan meladeni sejumlah pertanyaan awak media. Beberapa yang lain tak berlama-lama, langsung pulang.
Mengenakan masker mulut, dua wakil ketua DPRD Ende, Erikos Emanuel Rede dan Tibertius Didimus Toki menyapa awak media. Keduanya memberikan keterangan terkait inti pertemuan.
Erik Rede bilang, DPRD meminta pemerintah untuk segera mengadakan Alat Perlindungan Diri (APD) bagi tenaga medis. Disadari tenaga medis punya peran penting dalam penanganan Covid-19.
Pada prinsipnya, kata Erik Rede, pemerintah punya hak penuh untuk mengelola anggaran Covid-19. Sementara kepada DPRD, pemerintah sifatnya “hanya memberitahu”.
Erik Rede meminta Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Ende untuk bekerja lebih maksimal sambil memperhatikan tupoksi atau joblist masing-masing bidang tugas.
“Saya meminta tim gugus tugas mengumumkan hasil rapid test terhadap eks penumpang KM Lambelu kepada publik. Sikka sudah umumkan dan juga ABK Lambelu juga sudah diperiksa swab dan 26 ABK positif corona,” tambahnya.
Erik Rede mengimbau masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah. “Jaga jarak, pakai masker, hindari kerumunan, dan tetap di rumah”.
Saat disentil soal agenda Dana Pokir (Pokok Pikiran) dalam pertemuan tersebut, Erik Rede langsung membantahnya. Tidak ada pembahasan lain selain bicara tentang penanganan Covid-19.
“Kami tidak bicara Pokir,” kata Ketua DPD II Partai NasDem Kabupaten Ende ini sambil menggelengkan kepala saat ditodong tape recorder sejumlah awak media.
Khusus untuk penanganan dampak ekonomi Covid-19, Erik Rede katakan, dari anggaran 23 miliar rupiah yang digelontorkan, pemerintah dan DPRD telah bersepakat untuk menyiapkan skema anggaran penanganan sekaligus anggaran terhadap dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat kecil.
Saat awak media ‘mundur’ usai wawancara, tiba-tiba Tibertius Didimus Toki juga angkat bicara, “mungkin ada tambahan dari saya”.
Dari balik masker mulut hijau, Didimus mengeluarkan kalimat imbauan untuk para wartawan agar ikut memberitakan hal-hal yang tidak menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat.
“Kita satu kata untuk memberikan kesejukan kepada masyarakat,” imbuhnya.
Selang beberapa menit kemudian, anggota DPRD lain, Siti H. Astuti muncul. Saat ditanya isi pertemuan antara pemerintah dengan sejumlah anggota DPRD Ende, Astuti menjelaskan bahwa pemerintah harus bergerak cepat.
Lebih jauh, kata Astuti, dalam silaturahmi tersebut muncul banyak ide, pikiran, dan gagasan berharga yang bermanfaat untuk pencegahan Covid-19 di Kabupaten Ende.
“Kita juga anjurkan agar dalam waktu dekat diberlakukan pembatasan sosial berskala besar seperti di Jakarta, tapi disesuaikan dengan konteks Ende,” ujarnya.
Politisi NasDem ini menjelaskan, pihaknya mendukung penuh langkah pemerintah dalam menyelesaikan persoalan Covid-19 di Kabupaten Ende.
“Terlalu naif DPRD bicara pokir hari ini,” Astuti menimpali awak media yang menyentil prihal dana Pokir sambil berjalan ke arah seseorang yang menjemput sedari tadi menggunakan sepeda motor vixion.
