Maumere, Ekorantt.com – Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Cabang Kabupaten Sikka menggelar konferensi luar biasa dengan agenda utama pemilihan pengurus masa bakti 2020-2025 yang berlangsung di Aula SMA Negeri 1 Maumere, Sabtu (29/11/2020).
Dari lima kandidat yang bertarung, Kepala Sekolah SMA Negeri I Maumere, Johanes Jonas Teta berhasil mengantongi suara terbanyak dan terpilih sebagai Ketua PGRI Kabupaten Sikka masa bakti 2020-2025.
Atas kepercayaan itu, Jonas Teta mengucapkan terima kasih dan siap untuk menjaga marwah dan martabat organisasi PGRI.
“Kita akan buktikan bahwa PGRI mampu hadir untuk kepentingan guru di masa sekarang ini,” ungkapnya.
Lebih lanjut, dijelaskan bahwa salah satu persoalan guru di Kabupaten Sikka adalah kesulitan naik golongan, dan rata-rata mentok di golongan 4a. Salah satu penyebabnya adalah karya tulis.
“Tidak pernah naik ke golongan 4d. Dan kalau naik pun teman-teman harus mengeluarkan biaya yang begitu besar,” beber Jonas Teta.
“Banyak guru pandai menulis tetapi kalau tulisan itu bisa tembus ke jurnal ilmiah, terpaksa kita harus mengeluarkan biaya ekstra supaya bisa tembus ke jurnal,” imbuhnya.
Dia pun bertekad akan menerbitkan jurnal ilmiah PGRI sehingga bisa menampung karya tulis para guru.
“Ini satu mimpi PGRI Kabupaten Sikka,” ucapnya.
Selain itu, Jonas Teta mengatakan, pengurus yang baru akan berjuang untuk kesejahteraan para guru.
“Saya akan melakukan negosiasi karena kesejahteraan guru tergantung kepada pimpinan. Dengan cara negosiasi, kita bisa membangun komunikasi dengan kepala sekolah dan pengurus yayasan menyangkut kesejahteraan guru honor,” sebutnya.
Salah satu peserta konferensi yang juga Kepala Sekolah SMK St Gabriel Maumere, Stanis Agil berharap para pengurus baru bisa mewujudnyatakan mimpi dan niat dalam memperjuangkan nasib guru di Kabupaten Sikka
Senada, Ketua PGRI Provinsi NTT, Octo Ouwpoly berharap agar pengurus yang baru bisa mengemban amanah dan kepercayaan yang telah diberikan.
Dia juga meminta para pengurus yang baru untuk segera beraudiens dengan Bupati Sikka, melaporkan bahwa bupati merupakan orang pertama dalam jajaran dewan penasihat.
“Yang paling pokok ialah minta rekomendasi bupati agar mekanisme pemotongan iuran kalau bisa dengan pemotongan langsung,” pungkasnya.
