Maumere, Ekorantt.com – KSP Kopdit Pintu Air menggandeng Dinas Sosial Kabupaten Sikka turun mendata adiministrasi kependudukan para penyandang disabilitas, Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), dan fakir miskin.
Data itu akan diantar ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk diurus kelengkapan adiministrasi kependudukannya.
Bagian Humas KSP Pintu Air, Vinsen Deo menerangkan akses data tersebut khusus bagi warga yang belum terdata dalam daftar kependudukan.
Sejak 29 Mei hingga 5 Juni 2021, kata Vinsen, telah terdata sebanyak 20 orang ODGJ, disabilitas dan fakir miskin di Kecamatan Koting dan Nita.
“Targetnya akan mengunjungi 21 kecamatan di Kabupaten Sikka untuk pendataan bersama Kabid Rehabilitasi Dinas Sosial dan Staf KSP Pintu Air,” katanya.
Ketua KSP Pintu Air, Yakobus Jano mengungkapkan inisiasi KSP Pintu Air untuk pembuatan KTP dan Kartu Keluarga bagi ODGJ, kaum disabilitas dan fakir miskin adalah panggilan hati nurani.
Jano menambahkan bahwa ada lima ayat kunci yang melandasi pelayanan Kopdit Pintu Air itu bermartabat.
Pertama ialah garam dan terang dunia. Petugas yang bekerja di Kopdit Pintar dipanggil menjadi pewarta kabar gembira lalu memberikan contoh, teladan dan hidup.
“Apa yang dibicarakan harus selaras dengan apa yang dibuat,” ungkap Jano.
Kedua, jangan berbuat jahat kepada orang lain. Siapapun yang menampar pipi kananmu berikanlah kepadanya pipi kirimu. Ketiga, carilah dahulu kerajaan Allah dan Kebenaran-Nya dan semua akan ditambahkan.
Keempat, sesungguhnya segala sesuatu yang engkau lakukan terhadap sahabatku yang paling hina ini, itu kau lakukan untuk Aku.
“Ini tugas untuk memberi sesuatu kepada Tuhan melalui orang- orang yang tak berdaya, terpinggirkan, terabaikan dan tertindas,” ungkap Jano.
Kelima, pengabulan doa. Itu bagian dari upah, minta, cari dan ketuk. Siapapun yang mencari akan mendapat dan ketuk pintu akan dibukakan.
“KSP Kopdit Pintu Air hidup sampai saat ini walau diterpa pandemi Covid-19. Banyak perusahaan besar tersingkir tapi KSP Pintar tetap berjalan tegak. Jumlah pegawai tidak dikurangi, waktu kerja juga tidak dikurangi. Ini semua karena penyelenggaraan Tuhan,”ujar Jano, bersemangat.
Berkaitan dengan inisiatif Pintu Air, tambah Jano, kaum disabilitas, OdGJ dan fakir miskin bisa mendapatkan akses yang lebih mudah untuk mendapatkan bantuan dari pemerintah.
“Mereka ini juga memiliki hak yang sama untuk mendapatkan KTP dan KK. Kasihan kalau mereka sakit dan membutuhkan perawatan tetapi tidak punya KTP. Dengan memiliki KTP mereka bisa diikutsertakan dalam program pemerintah,” terang Jano.
Pintu Air, tambah Jano, telah membuka rekening Pintar Amal Kasih dan diharapkan anggota untuk menyumbang Rp1.000.
Kepala Bidang Rehabilitasi pada Dinas Sosial Kabupaten Sikka, D. Engelina Esther menyampaikan terima kasih kepada KSP Kopdit Pintar yang sudah memfasilitasi para OdGJ yang belum memiliki identitas kependudukan berupa KTP dan KK.
“Pemda Sikka melalui Dinas Sosial menyampaikan terimakasih kepada Kopdit Pintar yang sudah bersama-sama membantu pemerintah,” kata Esther.
Sementara Ketua Forum Belarasa Difabel Nian Sikka (Forsadika) Maumere, Maria Norma Yunita Ngewi mengungkapkan langkah awal yang luar biasa yang dilakukan KSP Kopdit Pintu Air.
” Ini menandakan isu disabilitas, OdGJ dan fakir miskin itu sangat kompleks. Tidak hanya urusan pemerintah daerah tetapi semua pihak. Perlahan-lahan masyarakat Sikka menuju masyarakat inklusif,” katanya.
Menurut Norma, memiliki hak identitas sebagai warga negara itu sangat penting.
“Salah satu syarat utama untuk mendapatkan bantuan layanan sosial harus punya NIK. Salut untuk Kopdit Pintu Air yang peduli kepada disabilitas, ODGJ dan fakir miskin. Inisiatif untuk membantu mengurus KTP dan KK bagi yang belum memiliki sangat bermanfaat untuk urusan pemerintahan,” kata Norma.
Koordinator Program Rehabilitasi Bersumber Daya Masyarakat Caritas Keuskupan Maumere, Margaretha Helena, kepada Ekora NTT mengatakan KSP Kopdit Pintu Air telah melakukan terobosan yang bagus. Ini yang namanya rehabilitasi bersumber daya masyarakat (RBM).
“Semua pihak terlibat yakni pemerintah dan dunia usaha merehabilitasi ODGJ dan difabel dimulai dengan langkah awal pendataan,” ujar Helen pada Selasa (08/06/2021).
Ia juga menambahkan, dengan pendataan ini menunjukkan ODGJ dan kaum disabilitas punya hak yang sama di hadapan negara. Dengan itu, masyarakat dapat menerima komunitas ini sebagai bagian dari masyarakat yang memiliki hak dan pelayanan yang sama.
Yuven Fernandez
