Labuan Bajo, Ekorantt.com – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin menghadiri rapat Progres Penyelenggaraan Mall Pelayanan Publik (MPP) dan Pemberdayaan UMKM di Kantor Bupati Manggarai Barat, Senin (14/03/2022) siang.
Dalam rapat bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkompimda) NTT serta Bupati dan Walikota, Ma’ruf mendorong adanya sistem pelayanan publik yang berkualitas di Provinsi NTT. Sebab, NTT baru memiliki dua MPP yakni di Kabupaten Belu dan Kabupaten Ngada dari 52 MPP di Indonesia hingga tahun 2022 ini.
Wapres melihat adanya banyak aspek yang perlu dibenahi sehingga NTT bisa menjadi pintu masuk revitalisasi reformasi birokrasi.
“Pelayanan publik merupakan urat nadi kebutuhan masyarakat. Pelayanan publik ialah bukti kehadiran pemerintah dan berimplikasi pada kepuasan masyarakat, termasuk para investor atau pengusaha untuk berinvestasi dan juga wujud dari pada pelayanan pemerintahan yang baik,” kata Wapres Ma’ruf.
Menurut dia, pelayanan publik akan berpengaruh pada persepsi kepuasan publik. Hal itu akan terlihat dari tingkat kepuasan publik dan minat investasi yang akan masuk ke wilayah tersebut.
Untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan bersih, tentunya dibutuhkan pelayanan publik yang terimplementasi dalam MPP. Ia menegaskan bahwa MPP merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan karena telah diamanatkan dalam peraturan menteri.
MPP tentunya memanfaatkan sistem satu data yang terintegrasi dan saling berkolaborasi antar instansi untuk menciptakan pelayanan yang cepat.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mengatakan layanan publik berkaitan dengan reformasi birokrasi. Tentu saja dibutuhkan kualitas layanan publik yang terus dioptimalkan dan terintegrasi sehingga layanan publik dapat dipercepat sehingga bisa melayani masyarakat termasuk urusan perizinan yang sering menjadi masalah karena berbelit-belit.
Tim Redaksi
