Kupang, Ekorantt.com – Dampak kerusakan ekologis dari program kebijakan pembangunan dan rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi di NTT menjadi sorotan utama Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus) Wilayah NTT.
Bemnus menyoroti itu dalam kegiatan Temu Daerah ke-II pada Jumat (28/04/2022) siang di Aula Gedung Pramuka NTT.
Koordinator Wilayah Bemnus NTT, Willibaldus C. Orlando menjelaskan wacana program pembangunan di NTT yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru seringkali dalam banyak aspek terdapat ambivalensi dan kontradiksi yang menyertainya. Di mana, membawa dampak buruk pada kerusakan ekologis dan keselamatan hidup masyarakat.
“Ada contoh kasus di NTT. Proyek geothermal di Manggarai Barat, misalnya. Proyek ini dimaksudkan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi di Flores. Pertaruhan proyek ini sangat besar, yakni terancamnya keselamatan warga. Contoh lainnya adalah pembangunan sumur panas bumi di Kabupaten Ngada, di mana masyarakat di belasan desa terkena dampak belerang, gas beracun, dan munculnya puluhan bahkan mencapai ratusan lubang lumpur panas baru di lokasi perkebunan warga,” ungkap Wili kepada Ekorantt.com pada sela-sela kegiatan itu.
“Ada lain lagi misalnya, pembangunan hotel berbintang yang berada di tepian pantai banyak juga yang tidak sesuai dengan aturan tata ruang kota dan wilayah,” tambah Wili.
Ia berkata, dalam konteks NTT yang merupakan daerah kepulauan dan rentan bencana, adapun potensi Sumber Daya Alam (SDA) yang tepat untuk dikelola dan dikembangkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan adalah potensi bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata.
Menurut Wili, sektor-sektor ini belum dimaksimalkan secara baik. Salah satu sebabnya adalah Sumber Daya Manusia (SDM) di NTT belum diberdayakan maksimal oleh pemerintah.
“Pemprov dan Pemda di NTT harus memberdayakan SDM masyarakat NTT agar lebih produktif dalam mengelola SDA di bidang pertanian, peternakan, perikanan, dan pariwisata agar lebih produktif. Keempat bidang ini adalah potensi SDA yang nyaman dan aman untuk dikembangkan sebagai sektor pembangunan berkelanjutan di NTT,” ungkap Wily.
IPM NTT Rendah
Sementara itu Ainun Samida, Koordinator BEM Nusantara Bali Nusra (Bali, NTB, dan NTT) menyoroti soal rendahnya IPM dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi provinsi NTT.
Menurut Ainun, ada dua faktor sebab yang mempengaruhi IPM di NTT yang berada pada urutan bawah antara lain pertama, belum adanya koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan pusat mengenai program pembangunan di wilayah terdepan, terpencil dan tertinggal (3T) untuk masuk ke NTT.
Ainun menjelaskan saat ini banyak sekali program pembangunan pemerintah pusat untuk wilayah 3T yang belum diakomodir untuk masuk ke NTT.
“Perlu adanya peningkatan koordinasi dari pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar program-program peningkatan SDM di wilayah 3T bisa dibawah ke NTT,” kata Ainun.
Penyebab kedua adalah kebijakan program pembangunan wilayah 3T belum berasas keadilan. Dalam bidang pendidikan misalnya, jelas Ainun, kebijakan Kemendikbud Ristek dalam program penataan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya di wilayah Indonesia Timur yang belum terstruktur dan merata.
“Kebijakan bantuan biaya pendidikan oleh Kemendikbud Ristek melalui Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT). Pemberian beasiswa bagi mahasiswa dan dosen Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia Timur belum diakomodir secara merata dan berkeadilan,” tegas Ainun.
Sebagai informasi, kegiatan Temu Daerah Ke-II BEM Nusantara NTT ini dibingkai dalam tajuk Meneropong Tata Ruang Nusa Tenggara Timur Dalam Pembangunan Daerah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam tiga hari dari tanggal 28 hingga 30 April 2022.
