Ruteng, Ekorantt.com – Martinus Don terpilih menjadi Ketua Assosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Manggarai pada 20 Oktober 2022 untuk periode 2022-2027. Ia menggantikan Ketua APDESI sebelumnya, Heribertus Beri.
“Bagi kami, APDESI adalah wadah kami seluruh perangkat dan kepala desa di Manggarai untuk bersama-sama menemukan solusi, sehingga jadikan APDESI sebagai jembatan untuk mencari lalu menemukan solusi di saat menghadapi soal,” kata Martinus Don ketika ditemui Ekora NTT di Ruteng, Senin (24/10/2022).
Persoalan yang dimaksud, kata Don, adalah bagaimana tata kelola pemerintahan desa yang baik dan benar. Hal yang paling urgen bagi Martinus Don adalah sumber daya manusia. Semisal dalam mengelola keuangan desa, sangat erat kaitannya dengan sumber daya yang mumpuni.
“Sekarang, dalam pengelolaan dana desa yaitu aplikasi SISKEUDES. Kemudian soal sumber daya yang mumpuni, tidak bisa seorang kepala desa merangkap jabatan misalnya surat menyurat,” kata Kepala Desa Mata Wae itu.
“Kita pastikan bahwa di desa itu bekerja sesuai dengan tupoksi,” tambahnya.
Don bilang, dengan adanya kepengurusan baru, tentu menyelamatkan organisasi APDESI Manggarai yang sebelumnya tidak pernah melakukan kegiatan ataupun jarang mencuat ke publik.
Ia juga menyadari bahwa pihaknya tidak bisa berjalan sendiri, namun membutuhkan keterlibatan stakeholder lain untuk mendukung.
APDESI, kata mantan jurnalis Berita Satu TV itu, akan melakukan konsolidasi secara menyeluruh kepala desa dan perangkat desa di Kabupaten Manggarai.
“Mari kita bangun Manggarai melalui APDESI, supaya desa-desa tidak terjebak dalam situasi yang tidak berdaya. Oleh karena itu saya mengajak, mari kita membangun desa kita masing-masing,” katanya.
Don berpendapat, setelah pelantikan, pihaknya akan melakukan kegiatan pelatihan dalam mengintervensi isu krisis pangan dan penekanan angka stunting.
“Misalkan soal stunting, bagaimana intervensi dana desa terhadap pengurangan angka stunting di Manggarai,” jelasnya.
Sementara Kepala Desa Bea Kakor, Arnoldus Ampu, berharap keberadaan APDESI betul-betul menjadi rumah bagi pemerintah desa di Kabupaten Manggarai untuk menemukan solusi terhadap manajemen pemerintahan desa ke depan.
“Harapannya ini menjadi rumah solusi seluruh persoalan pemerintah desa di Manggarai,” tutupnya.
Semuanya secara tiba-tiba. Saat santernya isu pergantian perangkat desa di beberapa desa yang karena janji politik jabatan dalam Pilkades, tiba-tiba saat itu pimpinan APDESI dan anggotanya melakukan aksi agar dilakukan perubahan UU no 6 tahun 2014, pasal terkait masa jabatan perangkat desa. Hal itu mereka lakukan dengan audiensi dengan lembaga eksekutif dan legislatif. Hasilnya, pikir APDESI terkait “masa jabatan perangkat desa harus sama dengan masa jabatan kepala desa” yang tertuang dalam hasil surat hasil audiensi APDESI pusat.
Sekarang, tiba-tiba APDESl manggarai melakukan pergantian nahkoda tanpa diketahui oleh semua desa di kabupaten Manggarai. Pada hal, dari awal berdirinya sampai gunting pita sekretariat APDESl diketahui oleh semua desa. Tak hanya itu, masing-masing desa mengalokasikan biaya operasional APDESl manggarai sekitar Rp 3juta. Sampai sekarang belum diketahui pertanggungjawaban keuangan APDESl itu. Secara tiba-tiba dipublikasi melalui media bahwa nahkoda yang baru telah terpilih dengan menawarkan komitmen yang baik untuk dilakukan karena hal itu tidak dilakukan oleh mantan kapten. Tapi, hal yang mengganggu pikiranku APAKAH APDESI MANGGARAI HANYA UNTUK BEBERAPA DESA BUKAN UNTUK SEMUA DESA?? SEHINGGA TIDAK MELIBATKAN SEMUA DESA DALAM PENENTUAN NAHKODA.