Ruteng, Ekorantt.com – Media Floresa.co, salah satu media lokal di Nusa Tenggara Timur (NTT) melaksanakan lokakarya tentang korupsi yang melibatkan 27 jurnalis terpilih di pulau Flores, Senin, 28 Agustus 2023.
Kegiatan yang bertajuk ‘Liputan Jurnalistik Investigatif Masalah Korupsi di Flores’ itu berlangsung selama dua hari, terhitung sejak 28-29 Agustus 2023.
Pemimpin Redaksi Floresa.co, Rosis Adir mengemukakan, tema yang dimaksud untuk mendorong perubahan NTT, khususnya di daerah Flores yang hingga sekarang menjadi sasaran berbagai proyek pembangunan.
Pembangunan, kata Rosis, selain membawa manfaat, juga memiliki dampak lain seperti peminggiran hak-hak masyarakat kecil dan memiliki sejumlah potensi korupsi akibat proses yang kurang transparan dan akuntabel.
Kata Rosis, berdasarkan survei KPK bahwa NTT menjadi salah satu provinsi terkorup di Indonesia. Dari berbagai studi yang ada, sebagian penyebab masalah itu salah satunya karena lemahnya kontrol publik, termasuk media massa.
“Apalagi yang kita lihat saat ini tren umum yang terjadi itu media di Indonesia ini masih cenderung sentralisasi atau masih pusat di Jakarta,” ujarnya.
Sejauh pengamatan Rosis, media sebagai arus utama lebih tertarik pada isu-isu di sekitar kekuasaan, sementara masalah pada tataran lokal sering kali tidak tersentuh.
“Dan itu terjadi juga di wilayah kita di NTT khususnya di Flores,” sebutnya.
Karena itu, Floresa menginisiasi program ini dengan melibatkan narasumber berkompeten. Sehingga pasca-lokakarya ini, pihaknya membuka kesempatan kepada jurnalis terpilih untuk mengajukan proposal liputan yang nantinya dinilai atau diseleksi para mentor maupun redaksi Floresa.
Proposal yang lolos, lanjut dia, akan mendapatkan dana hibah liputan. Ia berharap agar semua yang terlibat dalam program ini betul-betul menjadikan momen ini belajar bersama agar saling mendukung dalam proses pembangunan di wilayah masing-masing yang punya dampak bagi masyarakat lokal.
“Kami berharap ini langkah kolaborasi kita untuk bertumbuh mengawal proses pembangunan demi mendorong demokratisasi dan pembangunan berkeadilan lewat kerja-kerja jurnalistik yang mengedepankan isu-isu yang terpinggirkan,” kata Rosis.
Bangkit Kembali Idealisme
Nisrina Nadhifah, yang mewakili panitia penyelenggara menyebutkan, kegiatan tersebut bermaksud membangkitkan kembali idealisme para jurnalis di wilayah timur Indonesia, maupun Flores pada khususnya.
Kegiatan ini juga, kata dia, menjadi penting di tengah minimnya perhatian jurnalis terhadap isu yang terpinggirkan.
“Kita sadar betul, terutama jurnalis di daerah masih minim dukungan, bahkan bekerja di tengah situasi yang berbahaya dalam tanda petik menjaga independensi dalam memberitakan isu-isu lokal yang perlu disuarakan,” ungkapnya.
Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengerahkan lagi idealisme jurnalis terhadap isu-isu korupsi dan kerusakan alam akibat eksploitasi.
Sementara Dian Patria, Anggota KPK saat memaparkan materinya bertajuk ‘Akselerasi Pencegahan Korupsi Wilayah NTT’ menyampaikan pencegahan korupsi di wilayah NTT mesti dilakukan secara akselerasi.
Dia menyebutkan hal tersebut karena NTT merupakan wilayah timur yang rentan terhadap tindakan pidana korupsi. Sementara praktik korupsi dilakukan di tengah terbatasnya keuangan daerah yang masih tergantung pada dana pusat.
“Oleh karena itu dibutuhkan akselerasi jangan sampai di tengah anggaran terbatas, sumber daya terbatas, kemudian dikorupsi pula sehingga membuat NTT semakin tertinggal dalam pembangunan,” terangnya.
Tantangan Pembangunan Wilayah Timur
Dian menyebutkan beberapa tantangan pembangunan di wilayah timur Indonesia, di antaranya fiskal masih sangat tergantung dana dari pusat.
Selain itu pajak daerah yang begitu kecil, sumber daya manusia (SDM) yang terbatas, patologi birokrasi atau penyakit birokrasi seperti malas dan kurang disiplin, nepotisme dalam pengangkatan pejabat, stabilitas keamanan, serta keterbatasan sumber pertumbuhan ekonomi.
Pihaknya mendorong kemandirian fiskal daerah, lalu mengoptimalkan fungsi aparatur pemerintah, memperbaiki layanan publik, serta mengefisienkan APBD untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Korupsi di Indonesia
Tibiko Zabar dari ICW (Indonesia Corruption Watch) menyebutkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) tahun 2022 yang dirilis Transparency Internasional Indonesia (TII). Kata dia, Indonesia menempati peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34.
Tibiko berpendapat, IPK Indonesia pada posisi terendah pasca-reformasi dalam satu dekade terakhir yang sebelumnya sudah cenderung membaik. Berdasarkan data tren vonis korupsi ICW, tahun 2022 rata-rata vonis koruptor hanya 3 tahun 4 bulan.
“Selain itu kejahatan korupsi semakin sistematis dan dilakukan secara bersama-sama atau berjemaah,” ungkapnya.
Menurutnya, aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi adalah pegawai pemerintah daerah, swasta, dan pemerintah desa.
Hampir setiap tahun dalam catatan mereka, desa menjadi sektor yang rentan melakukan korupsi.
“Hal ini menjadi catatan penting bahwa di lingkup yang lebih kecil masih jadi soal,” tegasnya.
Penyebab Korupsi
Tibiko mengemukakan bahwa ada beberapa penyebab korupsi, yakni sistem yang buruk, lemahnya sistem manajemen pengawasan, lemahnya penegakan hukum, keserakahan akibat gaya hidup, serta lemahnya partisipasi publik, termasuk media massa.
Dikatakan, masyarakat sebagai korban korupsi memiliki dampak yang cukup besar, misalkan berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, menurunkan tingkat investasi, menambah beban transaksi ekonomi, kualitas sarana dan prasarana publik yang rendah, menciptakan ketimpangan pendapatan, dan meningkatkan kemiskinan.
“Pemberitaan media menjadi penting dalam gerakan antikorupsi,” sebutnya.
Dengan peran media massa yang aktif, masyarakat dapat mengakses informasi dan edukasi, serta masyarakat paham dan mampu melakukan advokasi.
Selain itu, keterlibatan media massa juga dapat mendorong penegakan hukum untuk mengungkap kejahatan dan pembuatan kebijakan dan penyelenggara layanan terbuka terhadap masukan masyarakat.
“Kemudian terhadap pemerintahnya semakin akuntabel dan transparan tentang tata kelola pemerintah, juga peningkatan kualitas pelayanan, dan mengurangi korupsi,” tutupnya.
