Maumere, Ekorantt.com – Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Cabang Sikka mendesak Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga (PKO) Kabupaten Sikka segera menuntaskan pengerjaan 163 paket pembangunan yang dikelola dinas tersebut.
Ketua GMNI Kabupaten Sikka, Yohanes Maro mengungkapkan, sebanyak 163 paket pengerjaan yang dikelola oleh Dinas PKO Kabupaten Sikka dengan total anggaran Rp18.545.405.500, dengan nilai kontrak Rp18.125.655.000.
Dari 163 paket proyek, ada 147 paket merupakan proyek pokok pikiran DPRD Sikka dan 16 paket merupakan rencana kerja di Dinas PKO.
Namun, pekerjaan proyek tidak berjalan sesuai dengan harapan. Bahkan, beberapa paket terancam gagal.
“Berdasarkan data yang kita dapatkan pada tanggal 4 Oktober 2023 lalu, kita mendapatkan sebanyak 99 paket pekerjaan proyek di Dinas PKO Kabupaten Sikka realisasi di bawah 50 persen. Mirisnya lagi, sebanyak 12 paket pekerjaan proyek realisasinya masih di bawah 20 persen bahkan ada yang realisasinya masih 0 persen,” ungkap Yohanes di sela-sela aksi demonstrasi di Kantor Dinas PKO Sikka, Senin, 16 Oktober 2023.
Sebagian besar proyek yang bermasalah adalah aspirasi anggota DPRD Sikka melalui pokok-pokok pikiran (Pokir).
Hal ini, kata dia, membuktikan bahwa pemerintah gagal merealisasikan DAU untuk pembangunan infrastruktur pendidikan di Kabupaten Sikka.
“Kasus ini juga memunculkan dugaan-dugaan bahwa ada praktik penyelewengan DAU,” ujarnya.
Kata Yohanes, GMNI melakukan kajian lebih lanjut terhadap 12 paket pembangunan sarana pendukung kegiatan belajar mengajar yang realisasi fisiknya masih 0 persen per tanggal 04 Oktober 2023.
“Dari 12 paket itu kita menemukan adanya paket pengerjaan yang fiktif. Karena sampai saat ini pengerjaannya masih 0 persen,” tandasnya.
Selain itu, kata dia, dalam proses pelelangan 163 paket pengerjaan di Dinas PKO Kabupaten Sikka ini tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Bahwa batas maksimal SKP bagi badan usaha dengan kualifikasi kecil yakni lima paket. Tetapi dalam pelaksanaannya ada tiga badan usaha yang mendapatkan paket pengerjaan lebih dari 5 paket, yaitu, CV sinar Tanabau, CV Kla 28 dan CV Angel,” ungkapnya.
GMNI menduga adanya indikasi perilaku korupsi kolusi nepotisme dalam pengerjaan 163 paket pembangunan sarana prasarana pendidikan tahun anggaran 2023.
Indikasi perilaku KKN dilakukan oleh Dinas PKO, kontraktor, dan anggota DPRD Kabupaten Sikka sebagai perancang anggaran pikirnya.
GMNI, kata Yohanes, mendesak Dinas PKO Kabupaten Sikka mengevaluasi kontraktor pelaksana yang tidak melaksanakan kewajibannya.
Kepala Dinas PKO juga diminta untuk transparan dan bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dalam proses pelelangan paket pengerjaan tersebut.
