Labuan Bajo, Ekorantt.com– Fasilitator Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem USAID Erat Provinsi Nusa Tenggara Timur Ahmad Hedar mengungkapkan data kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat mencapai 9,7 persen.
Data ini menurut Ahmad, berdasarkan data penasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE).
“Data ini masih ada kemungkinan berubah sebagai bagian dari upaya dan langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat melalui Dinas Sosial untuk memastikan data kemiskinan ekstrem dapat segera ditindaklanjuti di tingkat desa,” katanya saat rapat koordinasi (Rakor) percepatan finalisasi verifikasi dan validasi data P3KE di Aula Setda Manggarai Barat, Jumat, 15 Desember 2023, dikutip dari manggaraibaratkab.go.id.
Di tempat yang sama, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Manggarai Barat Hilarius Madin mengatakan, berdasarkan data Penasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan (P3K) yang dikeluarkan Kemenko PMK Republik Indonesia, persentasi kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Barat mengalami kenaikan, dari 6,98 persen pada tahun 2021 menjadi 9,79 persen pada tahun 2022.
Menurut Hilarius, kenaikan ini harus menjadi perhatian utama karena kemiskinan ekstrem membawa dampak serius pada kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.
Peningkatan presentasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem menimbulkan sejumlah masalah yang tentu saja memerlukan perhatian serius.
Sebab, dampaknya tidak hanya dirasakan pada tingkat individu atau keluarga, tetapi juga pada stabilitas sosial dan pembangunan ekonomi daerah.
“Untuk itu dibutuhkan penanganan yang serius,” imbuh Hilarius.
Ia menambahkan, kondisi meningkatnya angka kemiskinan ekstrem, perlu dilakukan verifikasi dan validasi data P3KE.
Langkah-langkah yang dilakukan bukan hanya menjadi statistik, melainkan cerminan dan realitas masyarakat yang mungkin sedang berjuang mengatasi keterbatasan dan ketidakpastian melalui verifikasi dan validasi data.
“Kita berusaha lebih mendalam faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kenaikan presentasi kemiskinan dan melaksanakan program-program yang lebih efektif dalam menghadapi tantangan ini,” ujar Hilarius.
Dikatakan, ketersediaan data yang paling valid menjadi titik sentral dalam upaya merumuskan langkah-langkah strategis guna mengatasi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Manggarai Barat.
Data ini juga menjadi dasar bagi penyusunan kebijakan dan rencana strategis dalam upaya menekan angka kemiskinan ekstrem di masa mendatang.
Sebab itu, menurut dia, sebagai pemangku kebijakan, harus bekerja lebih keras dan cerdas untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil memiliki dampak positif dan banyak memperbaiki tren yang sedang berlangsung.
Data terkait kondisi riil ekonomi masyarakat, juga harus merancang program-program yang dapat memberdayakan masyarakat secara ekonomi.
“Perlu memahami struktur ekonomi lokal, potensi sumber daya yang dapat dimanfaatkan dan peluang-peluang pengembangan ekonomi yang dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat,” imbuh dia.
Hilarius pun berharap agar kebijakan dan implementasi harus benar-benar menyentuh warga yang paling membutuhkan bantuan.
Tidak Hanya Bersifat Seremonial
Hilarius menjelaskan, program P3K merupakan langkah konkret pemerintah dalam menjawab tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Barat.
Upaya ini, kata dia, tidak hanya bersifat seremonial, melainkan merupakan wujud nyata komitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Oleh karena itu, kegiatan verifikasi dan validasi data sangat penting untuk memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kegiatan ini, lanjut dia, bukan hanya sebuah proses administrasi tetapi sebuah upaya bersama untuk merajut data yang akurat dan terpercaya.
Program P3K harus mampu menjadi pilar utama dalam mewujudkan visi Pemkab Mabar dalam mengentaskan kemiskinan.
Untuk mencapai target pengentasan kemiskinan ekstrem sesuai arahan pemerintah pusat, maka diharapkan hasil dari kegiatan verifikasi dan validasi data ini dapat menjadi solusi konkret dalam mewujudkan impian bersama dan pada akhirnya menghapus kemiskinan ekstrem di Kabupaten Manggarai Barat.
Ia juga berharap agar camat meminta kepada pemerintah desa untuk segera menyampaikan data ini ke tingkat kecamatan untuk selanjutnya dilaporkan ke tingkat kabupaten.