Labuan Bajo, Ekorantt.com – Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng meminta Satgas Ketahanan Pangan agar merespons cepat keluhan korban proyek saluran irigasi Kali Wae Mese-Nggorang, Desa Nggorang, Kecamatan Komodo.
Satgas Ketahanan Pangan harus segera turun ke lokasi untuk mengecek kondisi di lapangan mengenai data warga yang terkena dampak dan waktu perpanjangan pengerjaan saluran irigasi.
“Besok atau lusa, tim Satgas Ketahanan Pangan segera turun mengecek data di lapangan, untuk mengetahui kepastian data yang terkena dampak akibat perpanjang pengerjaan saluran irigasi ini,” pinta Wabup Weng saat memimpin rapat koordinasi dengan tim Satgas Ketahanan Pangan Manggarai Barat di ruang rapat bupati setempat pada Kamis, 18 Januari 2024.
Menurut dia, Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat harus bergerak cepat apalagi sudah ada laporan dari masyarakat melalui kepala desa.
Dalam laporan pula ada permohonan bantuan beras karena petani gagal tanam akibat pengerjaan irigasi Kali Wae Mese-Nggorang.
“Ini harus direspons cepat oleh Satgas Ketahanan Pangan,” ujarnya.
Sebelumnya, Satgas Ketahanan Pangan Kabupaten Manggarai Barat telah menerima permohonan bantuan beras dari Kepala Desa Nggorang dan surat laporan perpanjangan pengerjaan irigasi.
Dalam laporannya, kades Nggorang melampirkan surat pemberitahuan dari Satker NTT Perluasan Jaringan Pemanfaatan Air Nusa Tenggara II Provinsi NTT, Nomor: 01.02/ SNVTPJPANT.II/IRWA II/ 01 tanggal 3 Januari 2024, perihal perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi kewenangan pusat daerah irigasi Nggorang, Subdaerah irigasi Wae Mese di Kabupaten Manggarai Barat.
Surat itu ditujukan kepada empat kepala desa yang terkena dampak di antaranya; Desa Nggorang, Watu Nggelek, Compang Longgo, Golo Bilas, serta Camat Komodo.
Dalam suratnya, Satker meminta agar memberi kesempatan kepada pihak yang mengerjakan irigasi untuk selambat-lambatnya 90 hari kalender bisa menyelesaikan pekerjaannya, yang semula ditargetkan selesai di akhir 2023 lalu.
Disampaikan pula bahwa akibat perpanjangan pengerjaan saluran irigasi, sebanyak 451 kepala keluarga petani yang terkena dampak.
Petani tidak bisa menanam karena sawah mereka tidak dialiri air yang bersumber dari irigasi yang sedang dikerjakan.
“Bisa dibayangkan kalau satu keluarga terdiri dari empat orang dalam satu keluarga, misalnya saja suami, istri dan dua anak. 451 dikalikan empat sama dengan 1.804 orang. Kondisi ini baru satu desa, dan masih ada tiga desa lainnya yang terkena dampak dari pelaksanaan pekerjaan ini,” urai Wabup Weng.
Sebagai pemerintah menurut dia, tentu saja tidak bisa tinggal diam dan tidak boleh saling menyalahkan.
“Satgas respons cepat, lakukan koordinasi dengan pihak Bulog dan pihak terkait lainnya sembari perhatikan regulasi yang ada,” tegasnya.
