Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur bakal gencar menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, serta stunting di tahun 2024.
Untuk mencapai misi itu, Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake telah menyusun strategi yang melibatkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Melalui sejumlah perangkat daerah tersebut, masyarakat akan diberikan berbagai macam bantuan guna menurunkan beban pengeluaran.
Seperti yang akan dilakukan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Mereka akan melakukan beberapa kegiatan dalam rangka mengantisipasi kekeringan, serta menunjang ketersediaan air baku guna menurunkan angka stunting dan kemiskinan.
“Kegiatan itu berupa program pemberdayaan ekonomi sosial yakni pembangunan sumur bor di 19 lokasi yang tersebar di seluruh NTT,” ujar Kepala Dinas PUPR NTT Maksi Nenabu kepada wartawan pada Selasa, 23 Januari 2024.
Ia mengatakan, pihaknya belum memastikan kabupaten mana saja yang akan mendapat bantuan sumur bor tersebut. Sebab Dinas PUPR Provinsi NTT terlebih dahulu memastikan ketersediaan air tanah.
“Nanti lokasinya 19. Kecamatan-kecamatannya tersebar sudah ada tapi nanti kita seleksi lagi dengan ketersediaan air dalam tanah,” jelas Maksi.
Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi NTT juga mendukung upaya penjabat gubernur untuk menurunkan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
Kepala DKP Provinsi NTT Sulastri H. I Rasyid mengatakan, hal itu dilakukan dengan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Tidak hanya kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, DKP Provinsi NTT juga ikut bekerja untuk menurunkan angka stunting.
Kata Sulastri, pihaknya akan membantu masyarakat melalui program budi daya pekarangan. Program ini langsung menyasar ke daerah dengan jumlah stunting terbanyak.
“Program ini bertujuan untuk peningkatan ekonomi dan juga gizi agar anak-anak terhindar dari stunting,” ujarnya kepada wartawan di Kupang pada Selasa, 24 Januari 2024.
Program budi daya pekarangan, kata Sulastri, tidak hanya memberikan bantuan saja, tetapi diikuti dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat tentang cara budi daya air tawar dan air laut yang baik dan benar.
Di tahun 2024, DKP Provinsi NTT juga menerima bantuan kerja sama antara Kementerian ATR BPN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lautra) berupa program pengembangan rumput laut di Kabupaten Alor dan Rote Ndao.
“Serta sertifikasi lahan bagi nelayan dan pembudidaya jika memiliki lahan,” kata Sulastri.
Selanjutnya ada kegiatan pengembangan usaha garam rakyat untuk empat kabupaten, yaitu Kabupaten Nagekeo, Kabupaten TTS, Kabupaten Kupang, serta Kabupaten Sumba Timur yang masing-masing mendapatkan anggaran Rp10 miliar. Ditambah lagi ada dukungan APBN yang langsung ke Kabupaten untuk perbaikan saluran air garam dan jalan melalui mekanisme tugas perbantuan.
DKP Provinsi NTT juga, kata dia, akan memberikan bantuan prasarana perikanan tangkap seperti kapal nelayan 3 GT, cool box dan alat tangkap.
“Cool box akan diberikan kepada para penjual ikan. Semua bantuan ini berbasis kelompok,” ujar Sulastri.
Ada juga program sosialisasi gemar makan ikan dengan sasaran ibu hamil, anak dengan usia 1000 hari pertama, ibu menyusui dan calon pengantin.
“Di daerah yang tidak makan ikan, kita sampaikan bahwa makan ikan itu tidak berbahaya, tidak merusak tubuh malah mencerdaskan dan menyehatkan anak,” terangnya.
