Kupang, Ekorantt.com – Inflasi Provinsi Nusa Tenggara Timur pada bulan Desember 2023 (YoY) adalah sebesar 2,42 persen. Persentase ini berada di bawah inflasi nasional yakni sebesar 2,61 persen, berada dalam target rentang sasaran 3±1 persen.
Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake mengatakan, capaian ini sangat baik jika dibandingkan dengan inflasi NTT pada Desember 2022 yang mencapai 6,6 persen atau di atas inflasi nasional sebesar 5,4 persen.
“Capaian ini berkat terjaganya kestabilan harga dan ketersediaan bahan pokok, dan sistem distribusinya terjaga, serta didukung dengan terbayarnya tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang dibayar penuh selama tahun 2023, serta digunakannya dukungan dana belanja tak terduga untuk membantu mengurangi beban pengeluaran masyarakat,” jelas Ayodhia saat konferensi pers di Aula Kantor Diskominfo Provinsi NTT, Senin, 22 Januari 2024 siang.
Lanjut Ayodhia, tingkat inflasi pada tiga kota NTT (Kupang, Waingapu, dan Maumere) sesuai standar pengukuran IHK Indeks Harga Konsumen (IHK) mengalami inflasi Year on Year (YoY) di antaranya; Kota Kupang sebesar 2,21 persen, Kota Maumere sebesar 3,33 persen dan Kota Waingapu sebesar 3,27 persen.
Kondisi inflasi ini menurut dia, disebut “inflasi moderat” karena masih dalam batas kewajaran.
Secara bulanan, lima komoditas penyumbang utama andil inflasi di Provinsi NTT pada bulan Desember 2023 adalah cabai rawit, tarif angkutan udara, sawi hijau, sawi putih dan nasi dengan lauk.
Sedangkan lima komoditas penyumbang utama andil deflasi adalah beras, ikan tembang, daun singkong, daging babi dan daun kelor.
Ayodhia menjelaskan, salah satu variabel makro ekonomi adalah inflasi yang perlu diperhatikan dengan baik karena sangat menyentuh sektor ekonomi di daerah.
“Kita patut berbangga karena capaian pengendalian inflasi NTT juga ditandai dengan raihan Provinsi Nusa Tenggara Timur memperoleh penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Terbaik untuk kategori TPID Provinsi Terbaik wilayah Nusa Tenggara, Maluku dan Papua pada Penganugerahan TPID AWARD pada tahun 2022 lalu,” tandasnya.
Bahkan Kota Kupang, lanjut dia, meraih kategori TPID Kota Terbaik dan Kabupaten Sabu Rajua meraih kategori TPID Kabupaten/Kota Berprestasi.
Untuk diketahui, berdasarkan data tahun 2022, sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial berkontribusi 12,82 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT.
Di tahun 2024, Pemprov NTT tetap berkomitmen untuk memprioritaskan pembayaran TPP dan mendorong penggunaan dana BTT secara optimal untuk pengadaan bahan pangan, gerakan pangan murah, subsidi transportasi untuk mendukung distribusi dari daerah surplus ke defisit, apabila sewaktu-waktu dibutuhkan.
