Maumere, Ekorantt.com – Ruas jalan di sekitar pintu masuk Pasar Alok, Maumere, Kabupaten Sikka tampak ramai pada Kamis, 29 Februari 2024, pukul 10.00 Wita. Para pedagang menjajakan barang dagangan di pinggir jalan hingga depan pintu gerbang pasar.
Ada yang beralaskan karung, terpal, dan beberapa orang menggunakan spanduk kampanye peninggalan pemilu kali lalu.
Sebuah situasi yang tak lazim. Hanya sedikit terlihat interaksi antara penjual dan pembeli.
Tanpa menghiraukan terik matahari yang menyengat badan, Mama Lusia (60) duduk di atas karung bekas sak semen dan sepotong spanduk kampanye yang diletakkan terbalik sambil menghapus peluh yang mengalir di dahinya. Ia ditemani suami, Yohanes Yakob (65) dan anak perempuannya, Nona Mia (33).
Di hadapannya terdapat dua baskom kecil berisi garam halus dan garam kasar, sekitar 25 ikat sayur pecai, 30 buah paria, lengkuas, labu, lengkuas, cabai, jahe, bawang putih, dan bawang merah.
Mama Lusia menawarkan barang dagangannya kepada setiap orang yang lewat di depan ‘lapak dadakan’ miliknya itu, baik kepada mereka berjalan kaki maupun yang menunggang sepeda motor.
Beberapa orang mampir membeli, yang lain hanya melihat saja.
Pasalnya, di sepanjang tepi jalan terdapat banyak penjual dengan barang dagangan serupa.
Jika penjual lain berteduh di bawah naungan pepohonan rindang di sekitar tembok keliling Pasar Alok, Mama Lusia terpaksa duduk berjualan di bawah terik matahari.
“Kami terlambat tadi, pas tiba di sini orang lain dapat lebih dulu tempat yang teduh,” cerita Mama Lusia saat ditemui Ekora NTT di tempat jualannya.
Selang satu jam kemudian, sayur jualan Mama Lusia kelihatan layu. Ia kemudian memutuskan pindah ke stan dalam pasar.
Beberapa penjual mengikuti, yang lainnya memilih bertahan walau tempat mereka berjualan perlahan-lahan terkena sinar matahari.
Protes Kebijakan Fasilitas Pasar
Mama Lusia dan pedagang lain mengosongkan stan dan berjualan di luar pasar bukan tanpa sebab. Mereka melakukan hal itu sebagai bentuk protes terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Sikka yang menaikkan tarif retribusi dan tarif lapak dalam Pasar Alok.
Ketua Forum Pedagang Pasar Alok, Bertholomeus Anselmus mengatakan, pemerintah mengambil keputusan sepihak tanpa berdiskusi dengan pengguna pasar.
Kenaikan tarif yang dimaksud adalah tarif kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor berlangganan (member) yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
Rinciannya, tarif parkir kendaraan bermotor: motor Rp2.000 sekali parkir, mobil Rp4.000 sekali parkir, dan truk Rp5.000 sekali parkir.
Khusus tarif parkir kendaraan bermotor berlangganan: member baru motor Rp65.000 per bulan, member baru mobil Rp115.000 per bulan, member baru truk Rp165.000 per bulan, perpanjang member motor Rp50.000 per bulan, perpanjang member mobil Rp100.000 per bulan, perpanjang member truk Rp150.000 per bulan. Kartu hilang Rp15.000 per kartu
Tarif kendaraan bermotor dan kendaraan bermotor berlangganan (member) tersebut direncanakan berlaku mulai 1 Maret 2024.
Ekora NTT mengecek Perda terkait di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kabupaten Sikka, namun tidak ditemukan.
Bagian Hukum Setda Sikka mengakui bahwa Perda nomor 5 tahun 2023 belum diunggah ke JDIH. Butuh proses sebelum dipublikasikan ke website.
Tidak hanya retribusi parkir, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Sikka Yoseph Benyamin mengatakan bahwa pemerintah juga menaikkan tarif los pasar, lapak, kios, dan pelataran.
“Naiknya itu sekitar 10 persen hingga 20 persen,” kata Yoseph.
Membebankan Pengguna Pasar
Kebijakan pemerintah terkait kenaikan tarif retribusi dan sewa pakai lapak sangat membebankan para pengguna pasar, kata Bertholomeus.
“Pemerintah menuntut pemungutan dengan tarif yang tinggi yang sangat membebankan kami,” tutur Bertholomeus kepada wartawan di sela-sela aksi protes di Pasar Alok.
Apalagi, kata Bertholomeus, kebijakan kenaikan tarif tidak sejalan dengan upaya pemerintah menata dan mengatur Pasar Alok ke arah yang lebih baik.
Mirisnya lagi, pemerintah seolah-olah membiarkan pasar ilegal tumbuh subur di beberapa wilayah di kota.
Tidak mengherankan, Bertholomeus bilang “pembeli menjadi sepi sehingga pendapatan pengguna pasar menurun tajam.”
Bertholomeus dengan tegas meminta pemerintah tetap memberlakukan tarif fasilitas pasar yang berlaku selama ini sembari menanti penataan Pasar Alok.
Hal serupa disampaikan Herlina Ince, seorang ibu rumah tangga di Maumere. Ia khawatir, kenaikan tarif fasilitas pasar membawa dampak pada kenaikan barang dagangan di Pasar Alok.
Herlina menuturkan, kebijakan pemerintah tidak hanya merugikan pedagang tetapi juga masyarakat dengan ekonomi yang pas-pasan. Harga barang kemungkinan akan naik sebagai imbas dari kebijakan ini.
“Kita yang ekonomi lemah begini pasti kena juga. Harga sayur di pasar bisa naik. Kita sekarang saja sudah susah beli beras karena harganya tinggi,” kata Herlina, yang suaminya bekerja sebagai tukang bangunan.
Kenaikan Tarif saat Gejolak Harga Pangan
Mama Lusia mendapatkan kabar kenaikan tarif fasilitas Pasar Alok seminggu lalu. Pengelola pasar mengumumkan kepada para pedagang bahwa akan ada kenaikan tarif retribusi dan lapak jualan.
Pengumuman itu dinilai sebagai informasi yang “tiba-tiba” dan menjadi bahan perbincangan yang hangat di kalangan pedagang.
Banyak pedagang bereaksi negatif terhadap rencana kenaikan tarif fasilitas pasar, termasuk Mama Lusia. Mereka bersepakat untuk melakukan aksi protes seperti yang terjadi pada Kamis, 29 Februari 2024.
“Kasi mati kami saja daripada hidup sengsara,” ujar Mama Lusia dengan nada penuh kekecewaan.
Mama Lusia kecewa karena pemerintah tiba-tiba menaikkan tarif fasilitas Pasar Alok saat harga pangan, terutama beras, naik signifikan.
Memang masalah kenaikan harga pangan telah menjadi masalah nasional beberapa waktu belakangan. Di pasaran, harga beras bisa mencapai Rp17.000 per kilogram, bahkan ada yang menembus angka Rp18.000 per kilogram.
“Harga barang naik, terus mereka juga kasi naik tarif, kami beli beras pakai apa?” tanya Mama Lusia lirih.
Ditambah lagi Mama Lusia yang tinggal di Kampung Nilo, Desa Wuliwutik, Kecamatan Nita ini merasakan dampak pahit dari cuaca yang tidak menentu sejak awal tahun.
Padi dan jagung yang ditanam sejak akhir 2023, tumbuh kerdil bahkan mati akibat kekeringan berkepanjangan.
Ia menjual barang dagangan yang dibeli dari kelurga di kampung. Ia mengambil keuntungan “seribu rupiah” dari selisih harga yang jual ke pembeli dengan harga yang ia beli di petani.
“Kita ini kerja begini baru bisa dapat makan. Dengar ini (informasi kenaikan tarif, -red.) buat kami lemah,” ujar Mama Lusia telah berjualan sejak Pasar Alok dibuka.
Pedagang lain, Adriana Afrinda tak bisa menyembunyikan rasa kesalnya terhadap pemerintah. Seperti Mama Lusia, Adriana bilang pemerintah mesti “pikir-pikir dulu” sebelum mengeluarkan kebijakan tertentu. Lalu, tahu betul apa yang dihadapi oleh masyarakat saat ini.
“Kami masyarakat sekarang susah beli beras. Pemerintah jangan bikin kami tambah susah,” tutur pedagang buah ini.
Teresia meminta pemerintah untuk memikirkan pula dampak dari kebijakan tersebut. Jangan sampai memberikan beban berat bagi masyarakat kecil seperti dirinya.
“Kami tambah susah. Mau biaya anak sekolah uang dari mana. Kalau barang dagangan kami tidak laku. Belum lagi tarif los pasar, lapak, kios, dan fasilitas lainnya juga naik,” ujarnya
Klaim Menaikkan Pendapatan Asli Daerah
Penjabat Bupati Sikka, Adrianus Firminus Parera, saat menemui para pedagang di Pasar Alok yang melakukan aksi protes, mengklaim kebijakan kenaikan tarif fasilitas pasar menjadi salah satu cara untuk menaikkan pendapatan asli daerah
“Bapak-ibu, (kebijakan, -Red) tarif kita ini sudah dari 10 tahun yang lalu,” ujarnya.
Bila pendapatan asli daerah meningkat, maka ada cukup ada untuk membiayai pembangunan, kata Alfin Parera, sapaan akrab dari Adrianus Firminus Parera.
Rapat Paripurna VIII Masa Sidang I Tahun Sidang 2023/2024 DPRD Kabupaten Sikka berlangsung di Ruang Rapat Utama Lepo Kula Babong pada Sabtu, 30 Desember 2023 telah menetapkan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023/2024.
Kala itu, Alfin Pareta mengatakan bahwa jumlah pendapatan Kabupaten Sikka sebesar Rp1.242.235.000.000 pada tahun 2024.
Pos pendapatan ini meliputi pendapatan asli daerah (PAD) sebesar Rp113.398.611.250, pendapatan transfer sebesar Rp1.108.327.698.250, lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp20.508.790.500.
Tunda
Alfin Parera pun mengambil langkah untuk menunda penerapan kebijakan tarif parkir dan tarif fasilitas Pasar Alok. Pihaknya akan berdiskusi demi menemukan solusi terbaik.
“Kita tunda dulu, kita berlakukan lagi yang lama. Saya akan buat keputusan diskresi, karena itu Perda, sambil kita duduk diskusi baik-baik dulu, konsolidasi baik-baik, baru kita cari jalan mana yang terbaik,” ujarnya.
Alfin Pareta juga berkomitmen untuk menutup pasar ilegal, seperti Pasar Wuring dan eks Pasar Geliting.
“Saya tetap pada putusan yang bulat untuk tutup dan beberapa pasar lain,” pungkasnya.
Petrus Popi & Risto Jomang
