Kupang, Ekorantt.com– Pemerintah Provinsi NTT terus berupaya untuk merehabilitasi hutan mangrove di NTT dengan mengembangkan skema integrated area development atau pembangunan wilayah terpadu.
Penjabat Gubernur NTT Ayodhia G. L. Kalake mengatakan, pengelolaan mangrove dengan skema tersebut mampu mengakomodasi kebutuhan para pihak yang berkepentingan.
Mereka diharapkan tetap konsisten, berkomitmen dan bertanggung jawab untuk selalu menyeimbangkan secara proporsional aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat setempat.
“Untuk itu kami telah dan terus mendorong pembentukan kelompok kerja mangrove pada seluruh kabupaten/lota se-NTT,” kata Ayodhia saat menghadiri acara kick off program rehabilitasi mangrove nasional melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan atau corporate social responsibility (TJSL/CSR) di Provinsi NTT.
Acara ini dilaksanakan di hutan mangrove Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang pada Kamis, 7 Maret 2024.
Menurut dia, kegiatan ini merupakan bentuk nyata pentingnya kerja kolaborasi untuk memulihkan kembali ekosistem hutan mangrove.
Semua pihak, baik pemerintah maupun swasta mesti memiliki komitmen dan kepedulian terhadap pengembangan habitat hutan mangrove.
“Sekali lagi apresiasi dan terima kasih kepada Kemenko Marves serta kementerian lembaga terkait lainnya, BUMN dan badan usaha milik swasta yang terlibat dalam kegiatan ini,” kata Ayodhia.
Ayodhia menambahkan, mangrove memiliki fungsi penting sebagai habitat penyangga dan penjaga bagi kehidupan di daratan dan perairan laut. Lalu, menjaga kualitas atmosfer dari polusi karbon.
Selain itu, habitat mangrove juga memiliki peran dan fungsi penting, antara lain sebagai tempat berpijah hewan laut.
Dari aspek lingkungan, lanjut dia, mangrove juga berperan sebagai penahan gelombang bahkan tsunami.
“Jadi saya kira ini baik bagi kita juga. Serta mangrove juga buah dan daunnya bisa dimanfaatkan untuk pewarna alami, bahan makanan, kosmetik, dan obat-obatan,” tambahnya.
Ayodhia juga mengungkapkan pentingnya pembangunan untuk rehabilitasi lingkungan. “Jadi memang penting sekali bagi kita semua dari pemerintah, pihak swasta, masyarakat untuk terus memperhatikan keberlangsungan hutan mangrove,” tuturnya.
Senada, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Fahrizal Fitri menyebutkan, mangrove merupakan penyimpanan karbon terbaik.
“Jadi yang kita lakukan ini sudah sangat tepat karena sebagai rehabilitasi untuk keberlanjutan ekosistem pantai dalam hal ini pelestarian mangrove,” katanya.
Sementara itu, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan Kemenko Marvest Nani Hendiarti menjelaskan, keberlangsungan Mangrove ini juga bergantung pada partisipasi masyarakat.
“Karena program rehabilitasi nasional ini bukan hanya menanam terapi juga menjaga kelestarian. Semua anggota masyarakat wajib terlibat aktif dalam pelestarian Mangrove. Tokoh masyarakat dan juga tokoh adat serta Dinas LHK, Balai Besar KSDA, dan BPDASHL Provinsi NTT dan TNI bisa mendampingi masyarakat,” tegasnya.
Tahun 2024, pihaknya mendapatkan dukungan baru dari PLN dan Pertamina dari program TJSL-nya. Khusus untuk NTT, komitmen dari mitra yaitu PLN, Pertamina, Pelindo dan Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi) adalah 100 hektare untuk pengembangan mangrove.
