Ruteng, Ekorantt.com – Bakal calon bupati Manggarai Maksi Ngkeros memberikan kritik pedas terhadap rezim Bupati Manggarai Herybertus G. L. Nabit dan wakilnya Heribertus Ngabut.
Ngkeros menilai Nabit dan Ngabut sudah ‘tidak akur’ beberapa tahun terakhir. Keduanya juga lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada urusan-urusan rakyat.
“Kapan rakyat kita bisa diperhatikan oleh pemerintah?” tukas Ngkeros kepada awak media usai mendaftar ke Partai Demokrat pada Senin, 22 April 2024.
Ia berpendapat, konflik internal di antara Nabit dan Ngabut bukan menjadi rahasia umum lagi, tetapi sudah menjadi buah bibir publik, terutama masyarakat Kabupaten Manggarai.
Sejak dilantik 26 Februari 2021, kata dia, Nabit dan Ngabut tidak lagi bekerja sama sebagaimana idealnya pasangan bupati dan wakil bupati. Artinya, Nabit dan Ngabut bekerja sendiri-sendiri.
“Kalau bekerja sendiri-sendiri berarti mereka lebih memilih kepentingan-kepentingan sendiri, kepentingan kelompok, dan golongan masing-masing daripada kepentingan rakyat,” jelasnya.
“Kalau pemimpin sudah seperti begini apa yang bisa diharapkan oleh rakyat?” sambung Ngkeros.
Karena itu, mantan Kepala Bapelitbangda Manggarai Timur ini mengajak semua masyarakat agar memilih pemimpin yang selesai dengan urusan pribadi sehingga lebih fokus pada urusan-urusan pelayanan masyarakat.
“Kita sudah kehilangan arah. Tidak tahu mau bawa ke mana daerah ini ke depannya?”
Indeks Kesehatan Masih Rendah
Indeks kesehatan Kabupaten Manggarai hingga saat ini masih rendah, posisinya belum mencapai 65 persen, kata Ngkeros.
“Indeks kesehatan diukur oleh angka harapan hidup. Faktor yang menentukan harapan hidup adalah angka kematian ibu dan bayi,” ujarnya.
Data tahun 2023, kata dia, sebanyak 12 ibu hamil yang meninggal. Sedangkan angka kematian bayi mencapai 89 orang.
Memburuknya kondisi daerah ini menjadi evaluasi penting bagi masyarakat Manggarai terhadap pemimpinnya, ujarnya.
“Belum lagi kita bicara stunting yang masih 16 persen,” kata Ngkeros.
Di balik kondisi-kondisi tersebut, ironisnya, pemerintah daerah malah memutuskan untuk pemberhentian 249 tenaga kesehatan (nakes).
Keputusan memberhentikan tenaga kesehatan dikeluarkan di tengah kebutuhan layanan kesehatan masyarakat begitu tinggi.
“Sedih daerah ini. Sedih rakyat ini. Ke mana masyarakat akan mengadu?” katanya.
Sejauh pengetahuannya, kesehatan adalah pelayanan wajib dasar yang harus diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat, sehingga masyarakat boleh merasakan hak-hak dasar itu.
Ngkeros pun bertekad ketika ia terpilih dirinya akan menarik kembali 249 tenaga kesehatan yang dipecat Nabit tersebut pada tahun 2025 mendatang.
“Kalau pemerintah yang sekarang tidak mengembalikan mereka kepada posisinya, tunggu saya 2025. Saya bupati 2025 siap mempekerjakan 249 tenaga kesehatan demi pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” tukasnya.
Sentil 70 Ribu Penduduk Miskin
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai pada 2023 sebanyak 70 ribu jiwa.
Angka ini meningkat dari tahun 2022 yakni 69,68 ribu jiwa. Dua tahun lalu, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Manggarai bahkan mencapai 71,03 ribu jiwa.
Menurut Ngkeros, masalah ini juga disebabkan karena tidak akurnya Bupati Nabit dan Wakil Bupati Ngabut.
Bagaimana mau menyamakan konsep, sementara keduanya lagi ‘bertengkar’ memikirkan kepentingan sendiri.
“Itu kuncinya di situ. Kalau pemimpinnya masih memikirkan diri sendiri, bertengkar terus menerus otomatis kondisinya seperti ini,” tegasnya.
Sehingga persoalan itu juga dampaknya terhadap jumlah penduduk kemiskinan di Manggarai yang masih tinggi.
“Itu karena tidak diurus,” tutupnya.
