Kupang, Ekorantt.com – Pemerintah Provinsi NTT bakal menyerahkan surat keputusan (SK) kepada 1.443 guru yang lulus passing grade pada seleksi formasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2021 lalu.
Hal ini disampaikan Anggota DPR RI Anita Gah menyusul informasi bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Keuangan telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp43 miliar untuk membiayai 1.443 PPPK di NTT pada 2024.
“Informasi dari Kemenkeu bahwa Rp43 miliar yang sudah disiapkan dan sudah terealisasi sekitar Rp7,7 miliar,” kata Anita kepada wartawan di Kupang pada Senin, 1 Juli 2024.
“Menurut Sekda NTT Kosmas Lana ia sudah siap cuma tinggal tanda tangan pak penjabat gubernur NTT,” terangnya.
Ia menambahkan, Pemprov NTT melalui Sekda akan mengeluarkan surat undangan kepada 1.443 PPPK paling lambat 8 Juli 2024.
“Saya dorong percepatan masalah ini. Kita lebih cepat mengakhiri penderitaan guru-guru. Ini kan penting. Saya setuju dengan pak Sekda,” ujarnya.
Anita berharap Penjabat Gubernur NTT Ayodhya Kalake segera menandatangani SK para guru ini karena anggaran telah disiapkan oleh Kementerian Keuangan.
Menurut dia, persoalan ribuan guru kontrak yang lulus passing grade PPPK tahun 2021 tidak berlarut hingga sekarang jika pemerintah sebelumnya mengeluarkan SK karena alasan ketiadaan anggaran.
Padahal, kata Anita, pemerintah pusat kala itu telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp157 miliar yang bersumber dari DAU yang sifatnya EARMARK atau tidak bisa digunakan untuk yang lain.
Ia mempertanyakan alasan Pemprov NTT menggunakan anggaran itu untuk keperluan lain.
“Harus ditelusuri. Kejadian kemarin ini, saya tidak mau terjadi seperti itu lagi. Karena itu, ia akan mengawal uang Rp43 miliar ini dan baru terealisasi Rp7,7 miliar,” terangnya.
Salah seorang guru PPPK yang lulus tahun 2021, Dina Mariana Nomleni, mengucapkan terima kasih kepada Anita Gah.
“Kami bisa berjalan dan sampai pada titik ini karena bantuan dari Ibu Anita Gah, pemerintah, dan campur tangan Tuhan,” ujar Dina.
Walaupun sejak 2021 belum menerima SK dari Pemprov NTT, namun ia dan ribuan guru lainnya tetap mengemban tugasnya sebagai guru untuk mencerdaskan anak bangsa.
“Gaji kami tidak seberapa, tapi itulah yang kami terima. Kami terus berjuang dengan keterbatasan yang kami miliki,” katanya.
Ia berharap, Pemprov NTT tidak lagi mengecewakan ribuan guru yang telah lulus PPPK pada tahun 2021 lalu.
Pasalnya, dengan ketidakpastian ini, ada guru yang tetap mengajar walaupun tidak menerima gaji sejak dinyatakan lulus.
“Secara manusiawi kami bosan sudah berjuang sejak 2021. Kami berharap tidak lagi dikecewakan,” harapnya.
