Bajawa, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Ngada melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berupaya meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat.
Kepala Dinas PUPR Ngada, Yohanes Y. Wou Dopo kepada Ekora NTT baru-baru ini, mengatakan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2023, terdapat 1.777 unit sambungan rumah yang terpasang.
Ia merinci, sebanyak 791 unit sambungan rumah pada 2022 dan 986 unit sambungan rumah pada 2023.
Anggaran untuk pemasangan sambungan rumah itu mencapai Rp17 miliar lebih, yang berasal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Alokasi Umum (DAU).
“Untuk pengerjaan, ada yang dilakukan secara kontraktual dan swakelola. Untuk swakelola dikerjakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, komitmen untuk meningkatkan akses air bersih dilakukan dalam rangka meningkatkan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sesuai arahan pemerintah pusat.
Pelayanan air bersih untuk Kabupaten Ngada masih ada di rata-rata 30-40 persen. Karena itu, Pemkab Ngada berusaha menaikkan angka melalui peningkatan jumlah layanan, kata Yohanes.
“Ini juga bagian dari upaya pemerintah menekan angka stunting dan peningkatan usia harapan hidup. Targetnya ke situ,” jelasnya.
Yang menjadi kendala, lanjut Yohanes, adalah sumber air bersih. Selama ini, pihaknya masih menggunakan air bawah tanah yang mana pembiayaannya cukup mahal.
“Karena untuk mambangun SPAM butuh biaya mahal sekali karena dia butuh proses penyaringan beberapa kali, sehingga memenuhi standar pelayanan air bersih,” kata Yohanes.
Sementara Direktur Perumda Air Minum Ngada, Yosep Sua mengatakan dari 1.777 unit sambungan rumah, baru 200 sambungan rumah yang terdata sebagai pelanggan.
Sosialisasi yang intens menjadi hal penting demi menambah pelanggan Perumda Air Minum Ngada, kata Yosep.
“Dan dalam hal ini tidak boleh ada pemaksaan sehingga perlu sosialisasi,” ujar Yosep.
Kendala lain yang dihadapi selama ini yakni belum adanya kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam pelayanan air bersih.
“Apalagi sebagian besar jaringan dan sambungan rumah dibangun pemerintah, sehingga ada masyarakat merasa itu gratis,” pungkasnya.
