Maumere, Ekorantt.com – Masalah kebangkrutan Perumda Mawarani kembali mendapat sorotan tajam dalam diskusi publik bertajuk ‘Quo Vadis Kabupaten Sikka’ yang diselenggarakan BEM IFTK Ledalero di Auditorium St. Petrus Ritapiret pada Sabtu, 26 Oktober 2024.
Simon Subandi, calon wakil bupati Sikka dari Paket Joss, mengatakan bahwa bangkrutnya Perumda Mawarani bukan karena kesalahan anggota DPRD Sikka, sebagaimana yang dituding oleh calon bupati dari Paket Romantis Robi Idong dalam debat pilkada pada Kamis, 24 Oktober 2024.
Robi Idong kala itu menuding bahwa perusahaan daerah itu “memang disengajakan bangkrut oleh teman-teman DPRD.”
Robi beralasan DPRD Sikka menolak usulan penambahan modal untuk Perumda Mawarani. Padahal, sumber penghasilan anggota DPRD berasal dari pendapatan asli daerah, termasuk dari Perumda Mawarani.
Simon tidak mau DPRD disalahkan dalam persoalan ini. Yang menjadi masalah, kata dia, pemerintah tidak pernah mengusulkan regulasi penyertaan modal untuk Perumda Mawarani.
“Mawarani bangkrut itu bukan karena kesalahan DPR, karena regulasi penyertaan modal, Perda penyertaan modal untuk PD Mawarani tidak pernah diusulkan oleh pemerintah,” jelas Simon.
“Dengan modal Rp600 juta lalu kita mengangkat tiga direktur dan tiga badan pengawas. Gajinya begitu besar, Rp600 juta habis dong dalam berapa bulan,” tambahnya.
Menurutnya, Perumda Mawarani harus kembali dihidupkan dengan membuka unit usaha baru.
“Saya minta teman-teman DPR, kita akan berdiskusi, bagaimana Perda tentang penyertaan modal ini juga harus bisa segera dibuat supaya kita tidak salah,” ujarnya.
“Kita mau pakai hibah tidak bisa, keuangan kita sangat sulit. Ya beban kita siapa pun yang terpilih itu yang pertama adalah Rp39 miliar yang harus kita selesaikan,” tandasnya.
Dana Rp39 miliar merupakan cicilan utang setiap tahun terhadap pinjaman daerah sebesar Rp216 miliar dari PT SMI pada zaman kepemimpinan Robi Idong sebagai bupati Sikka.
Moderator diskusi publik Jean Jewadut menanyakan kebijakan politik para paslon terkait pembangunan sumber daya manusia dan infrastruktur di tengah keterbatasan anggaran dan merebaknya masalah korupsi di kalangan pejabat daerah.
Simon menjawabnya dengan penekanan pada efisiensi penggunaan anggaran sekaligus meningkatkan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), dengan dukungan jaringan ke pemerintah pusat yang dirajut secara elegan dan formal.
