Kupang, Ekorantt.com – Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi persoalan krusial dalam dunia pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Jadi kami masih punya persoalan tentang penguatan kapasitas SDM yang cukup signifikan,” ujar Andriko saat membuka kegiatan bincang bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah di Kupang pada Kamis, 5 Desember 2024.
Menurut dia, penguatan kapasitas SDM harus dilakukan, baik di pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
Pasalnya, potensi kapasitas minimal literasi yang ada di NTT hanya berkisar 22 persen. Hal ini juga memicu minat baca yang masih rendah.
Oleh karena itu, peningkatan kapasitas SDM perlu didukung oleh semua pihak untuk mewujudkan pembangunan yang lebih baik.
Menurut Andriko, masalah stunting memberikan dampak pada gangguan kognitif pada anak-anak di NTT. Hal ini juga menyebabkan kemampuan berpikir anak di bawah rata-rata.
“Artinya tingkat kecerdasan masyarakat NTT relatif rendah,” katanya.
Ia berharap dengan adanya program Makan Bergizi Gratis dapat menjadi upaya memperbaiki kapasitas kognitif anak-anak di NTT.
“NTT akan menjadi prioritas program ini. Semoga secara berangsur-angsur dapat menangani stunting dan literasi kita semakin baik,” harap Andriko.
Selain itu, kata dia, masalah kapasitas SDM di NTT juga dipengaruhi oleh jumlah tenaga guru dan kompetensi yang terbatas.
Karena itu, perlu adanya penambahan guru. Juga, perlu adanya penguatan kapasitas kompetensi guru.
“Kita ingin ada upaya-upaya khusus sekolah-sekolah atau pendidikan-pendidikan nonformal dalam rangka peningkatan kapasitas guru,” ujarnya.
Menuju Pendidikan Bermutu
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI, Abdul Mu’ti mengatakan, arah kebijakan pemerintah saat ini adalah untuk mencapai visi pendidikan bermutu sesuai amanat konstitusi.
Selain itu, pemerintah juga tengah berusaha mencapai visi lainnya yakni layanan pendidikan, tidak hanya sekadar layanan formalitas tetapi layanan pendidikan yang secara teoritik akan berkorelasi dengan sumber daya manusia.
Ia mengakui, untuk mencapai visi besar ini terkendala dengan faktor kesenjangan kualitas pendidikan yang dimiliki baik itu antara daerah, sekolah negeri dan sekolah swasta, serta kesenjangan antara sekolah satu dengan sekolah lainnya.
“Kami tidak akan melakukan generalisasi satu dengan lainnya karena memang berbeda dan harus dilihat sebagai suatu hal yang unik. Karena itu formula untuk melakukannya tidak haruslah sama,” ujar Abdul.
Menurutnya, pemerintah saat ini fokus mencapai empat dari delapan standar pendidikan nasional sesuai amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023.
Empat standar ini, katanya, merupakan hal yang mendasar dan menjadi bagian dari usaha bersama meningkatkan mutu pendidikan.
Pertama, sarana dan prasarana. Menurutnya, sarana dan prasarana ini pendidikan saat ini masih jauh dari yang diharapkan.
Kedua, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan. Abdul mengatakan, kualitas pendidik dan tenaga kependidikan masih menjadi tantangan sekarang.
Abdul bilang, masih banyak guru yang belum berpendidikan D4 atau S1 dan masih banyak yang belum bersertifikasi guru.
“Pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan juga menjadi bagian terpenting dalam mencapai mutu pendidikan,” ujarnya.
Ketiga, kualitas pembelajaran. Menurut Abdul, kualitas pembelajaran berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana dan terkait dengan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.
Keempat, standar kompetensi lulusan. Terkait standar, kata dia, ukurannya sangat bervariasi karena berkaitan dengan relevansi dunia kerja dengan lulusan.
Ia mengakui bahwa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah berusaha untuk mencapai standar pendidikan nasional dengan menggunakan pendekatan ‘Partisipasi Semesta’.
“Ini adalah sebuah konsep gotong royong. Saya yakin dengan strategi ini kita memajukan pendidikan dan menyejahterakan kehidupan bangsa secara bersama-sama,” pungkasnya.
