Kupang, Ekorantt.com – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menyoroti kekurangan bahan baku dalam pelaksanaan program pemberian makan gratis bergizi bagi pelajar di NTT.
Program yang didanai oleh APBN sebesar Rp8 triliun ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi pelajar. Meski demikian, PKB khawatir jika kurangnya pasokan bahan baku lokal dapat menghambat keberlanjutan program.
Juru bicara Fraksi PKB, Marselinus Anggur Ngganggus mengatakan, sebagian besar bahan baku yang dibutuhkan untuk program ini masih didatangkan dari luar NTT. Hal ini dapat menimbulkan masalah logistik dan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah, yang berpotensi mengganggu kelancaran distribusi makanan bergizi.
“Sedangkan tujuan dari pemberian makan siang bergizi adalah agar anak-anak kita terhindar dari stunting, dan menghidupkan UMKM-UMKM yang ada di NTT,” kata Marselinus saat membacakan pendapat akhir dalam rapat paripurna di Kantor DPRD NTT pada Senin, 13 Januari 2025.
Menurut Marselinus, anggaran yang dialokasikan untuk program ini sudah cukup besar, dengan kontribusi 1,75 persen sharing budget dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Oleh karena itu, ia berharap agar pemerintah lebih memperhatikan keberlanjutan pasokan bahan baku lokal. Hal ini penting agar keuntungan tidak beralih ke pihak-pihak di luar NTT dan sama sekali tidak berdampak bagi peningkatan ekonomi masyarakat miskin di provinsi itu.
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong pemanfaatan potensi lokal dalam pelaksanaan program makan gratis bergizi.
Penjabat Gubernur NTT, Andriko Noto Susanto berharap agar program di bawah naungan Badan Gizi Nasional ini dapat meningkatkan perputaran ekonomi dengan memanfaatkan sumber daya lokal.
“Kita ingin bahan makanan yang dimanfaatkan itu datang dari masyarakat kita sendiri,” kata Andriko saat meninjau pelaksanaan program makan gratis bergizi di SD Katolik St. Yoseph Noelbaki, Kabupaten Kupang pada Rabu, 8 Januari 2025.
Ia berharap bahan baku seperti sayuran, telur, daging ayam dan telur, dan ikan berasal dari petani, peternak dan nelayan di NTT.
“Jadi selain kita mendukung program makan bergizi gratis untuk pemenuhan gizi dan penurunan angka stunting pun sebaliknya juga bermanfaat bagi ekonomi masyarakat lokal,” kata Andriko.
Belum Terima Juknis
Penerapan program makan gratis bergizi mulai diterapkan pada Senin, 6 Januari 2024. Akan tetapi di sejumlah daerah program tersebut belum dijalankan. Salah satunya di Kabupaten Sikka.
Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sikka Margaretha M. Da Maga Bapa atau Femmy Bapa mengaku pihaknya belum menerima petunjuk teknis sehingga belum bisa dilaksanakan programnya.
“Kita belum mulai karena kita belum ada arahan teknis lebih lanjut. Kami masih menunggu juknisnya (petunjuk teknis),” kata Femmy Bapa kepada Ekora NTT saat ditemui di ruang kerjanya, Senin, 6 Januari 2024.
Kata Femmy, Pemkab Sikka sebelumnya sudah menerima arahan untuk menyiapkan dana sebesar 0,75 persen dari total APBD untuk menyukseskan program ini.
“Kita sudah siapkan seturut total PAD kita kurang sekitar 750-an juta rupiah, karena PAD kita sekitar 100 miliar rupiah. Setiap daerah berbeda-beda tergantung PAD masing-masing,” jelasnya.
Selain itu, Pemkab Sikka juga sudah menyiapkan dapur gizi, juga cadangan bahan pangan. Kata dia, dari sisi intervensi, pemerintah sudah terpenuhi, tinggal menunggu petunjuk teknis pelaksanaannya saja.
Menurutnya, buntut dari belum adanya juknis tersebut pihaknya belum mengetahui langkah lebih lanjut terkait intervensi mekanisme pengelolaan, distribusi, serta penempatan dapur-dapur gizi.
“Yang kita tahu ada dana yang diberikan kepada provinsi itu akan didistribusi ke daerah. Apakah itu pengelolaannya langsung oleh provinsi, nanti kita lihat. Karena kan badan gizi yang sekarang dibentuk belum ada strukturnya di kabupaten,” ujarnya.
Di sisi lain, para petani yang tergabung dalam Asosiasi Petani Hortikultura (APH) mengaku telah mendapat tawaran untuk memasok kebutuhan sayur dan buah-buahan mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi peserta didik di Kabupaten Sikka.
“Saya sudah dihubungi oleh salah satu calon pengelola MBG supaya menyediakan sayur dan buah-buahan. Saat ini, persediaan sayur dan buah-buahan para petani sangat memadai,” kata Ketua APH Kabupaten Sikka, Rofinus IM Luer kepada Ekora NTT, Jumat, 10 Januari 2025.
Program MBG, menurut Rofinus, menjadi peluang pasar baru bagi petani. Usaha tanaman hortikultura lebih banyak berasal dari Kecamatan Nita, Waigete, dan Magepanda.
Rofinus mengatakan Desa Tilang yang dipimpinnya memiliki luas lahan hortikultura seluas 15 hektare dari keseluruhan lahan hortikultura seluas 23 hektare di Kecamatan Nita.
“Di Desa Tilang dominan tanaman tomat, cabai besar, cabai keriting, dan cabai rawit, buncis, semangka, dan ketimun,” Rofinus menambahkan.
Program MBG, kata Rofinus, tentu saja bikin petani semangat untuk menanam lebih banyak. Lagipula saat ini harga hortikultura cenderung lebih baik.
Dia menjelaskan, tanaman tomat bisa dipanen setelah usia 60 hari, usia cabai antara 75-90 hari, sedangkan ketimun dan buncis dipanen pada usia 40-50 hari.
