Maumere, Ekorantt.com – Anggota DPRD Sikka dari Partai Garuda, Yohanis Yos De Peskim atau Are De Peskim mendukung aksi protes pedagang yang berjualan di pinggir jalan di luar Pasar Alok pada Senin, 13 Januari 2025.
“Menurut saya, itu bentuk sumbangsih pikiran bagi pemerintah untuk memberikan pelayanan publik yang baik dan kebijakan yang memberikan rasa keadilan,” kata Are De Peskim kepada Ekora NTT, Senin, 13 Januari 2025 sore.
Tuntutan para pedagang Pasar Alok, kata Are De Peskim, masuk akal dan dapat diterima. Diakuinya bahwa pasar menjadi salah satu aset yang bisa mendatang Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menurutnya, bila pemerintah ingin mengoptimalkan PAD maka ada tiga hal yang harus dilakukan yakni peningkatan investasi pemerintah di pasar Alok dalam bentuk perbaikan fasilitas atau penambahan fasilitas, perbaikan sumber daya manusia pengelola, dan perbaikan sistem.
Akan tetapi, kata dia, “kita tidak bisa hanya memikirkan PAD tanpa memperhatikan pendapatan dan kenyamanan berusaha para pengguna pasar.”
Are De Peskim menuntut komitmen pemerintah agar tetap menertibkan pasar liar. “Setahu saya pemerintah memang berhutang janji terkait hal itu.”
Akan tetapi, terkait salah satu poin tuntutan berkaitan dengan tarif masuk, ia mengatakan bahwa tarif yang sama berlaku bukan hanya di pasar tapi juga di tempat lain.
“Hanya yang membedakan adalah belum ada penataan parkir sehingga pemerintah perlu membicarakan itu dengan pihak ketiga yang mengelola,” ujarnya.
Ia meminta pemerintah untuk berkoordinasi dengan pihak pengelola agar lokasi parkir bisa ditata dengan baik sehingga tidak terkesan semua wilayah pasar bisa dijadikan lahan parkir.
“Selain tertibkan pasar liar, perlu mengkreasikan pasar yang sifatnya temporer atau memanajemen pasar-pasar yang ada dengan mengatur waktu berjualan misalnya pasar malam, dan lain-lain.”
“Selain itu, penataan pasar-pasar ke depannya harus juga mempertimbangkan kepentingan calon pembeli agar bisa menarik pembeli. Itu bisa menjadi taktik lain untuk melawan pasar-pasar liar,” tandasnya.
Bukan Pertama Kali
Aksi protes yang dilakukan oleh pedagang pasar bukan baru pertama kali dilakukan. Dalam catatan Ekora NTT, pedagang pernah melakukan protes pada Kamis, 29 Februari 2024 lalu.
Mereka memprotes kenaikan tarif masuk pasar dan tarif lapak yang dinilai diterapkan secara sepihak oleh pemerintah di tengah situasi pasar yang sepi pembeli dan harga bahan pangan naik.
Walaupun saat itu aturannya batal diterapkan, akan tetapi kemudian tarifnya naik secara diam-diam sekitar pertengahan Oktober 2024 lalu.
Di sisi lain, protes juga terjadi karena fasilitas pasar yang tidak terawat dan kumuh. Seruan terkait pembenahan fasilitas dan penataan pasar terjadi bukan hanya sekali dua kali.
Ketua Forum Pedagang Pasar Alok, Yohanis Nong Harcelis dalam beberapa kesempatan selalu mendorong adanya percepatan penataan Pasar Alok.
“Pemerintah punya target untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Oleh karena itu ya Pasar Alok sebagai pasar sentral harus dioptimalkan ke depannya,” kata dia pada 7 Desember 2024 lalu.
Pembenahan dan penataan pasar menjadi penting mengingat keamanan dan kenyamanan pengguna pasar dan pembeli saling terkait dengan ketersediaan fasilitasnya. Semakin lengkap dan tertata baik fasilitasnya, maka orang akan nyaman berjualan dan berbelanja.
Forum Pedagang Pasar juga selalu menuntut pemerintah untuk segera menertibkan pasar-pasar liar. Aksi berjualan di luar pagar pasar, kata Nong Harcelis, ingin menuntut “keadilan karena pedagang liar tidak ada retribusi dan bebas jual di mana saja, sedangkan kami mendekam dalam pasar yang sepi.”
Langkah Pemerintah?
Pemerintah berjanji akan membenah dan menata kembali pasar Alok. Janji pembenahan dan penataan fasilitas pasar bukan baru kali ini. Pada 29 Februari 2024 lalu, saat terjadi aksi protes pengguna pasar, juga dikatakan bahwa pemerintah sering menjanjikan itu sebelum-sebelumnya.
Menaikkan tarif masuk pasar menjadi salah satu langkah ampuh Pemkab Sikka dalam menaikkan PAD. Kata Penjabat Bupati Sikka Alfin Parera, pendapatan dari retribusi di Pasar Alok kurang lebih Rp2 miliar dalam setahun.
“Uang itu yang akan digunakan untuk penataan dan pembenahan fasilitas tahun ini,” ujarnya.