Maumere, Ekorantt.com – Keluarga pasien mengeluhkan pembatasan jumlah layanan kesehatan terhadap pasien di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) TC Hillers Maumere, Kabupaten Sikka, NTT.
“Saya juga kaget. Loh kok saya baru tahu. Padahal setiap bulan saya antar mama di rumah sakit ini,” ujar Novan Mekeng di Maumere, Senin, 19 Mei 2025.
Novan mengantar ibunya untuk mengontrol kesehatan pada Selasa pekan lalu. Namun, setibanya di rumah sakit, ternyata pelayanan bagi pasien rawat jalan dibatasi. Hanya 40 pasien yang boleh dilayani.
Novan tidak bisa mendaftarkan saat itu dan membawa pulang ibunya ke rumah.
Ia mengaku tidak mendapat informasi terkait perubahan mendadak sistem pelayanan pasien rawat jalan di rumah sakit.
Sebaliknya, Novan berharap agar manajemen rumah sakit segera mensosialisasikan pembatasan pasien melalui media massa atau pamflet sehingga masyarakat mengetahui dan tidak dirugikan.
Hal serupa dialami Ferdi Yohanes, pasien asal Desa Wairbeler, Kecamatan Waigete. Ia mengaku sudah empat hari datang ke rumah sakit hanya untuk mengambil nomor antrean.
“Dari hari Rabu saya datang ambil nomor antrean tapi tidak dapat karena adanya pembatasan jumlah pasien. Hari ini baru saya bisa dapat nomor antrean nomor 24,” kata dia kepada wartawan, Sabtu, 17 Mei 2025.
Selama empat hari pergi pulang rumah sakit, dia sudah mengeluarkan biaya ojek sekitar Rp400 ribu. Ditambah beli makan dan minum bisa sampai Rp500 ribu.
“Saya sewa ojek dari Wairbeler ke rumah sakit pulang pergi satu hari Rp100 ribu. Belum lagi biaya untuk makan minum, karena tunggu nomor antrean saja bisa dari pagi sampai sore,” ungkapnya.
Dia menderita sakit jantung dan datang ke rumah sakit untuk berobat ke poli penyakit dalam.
Ia berharap, tidak ada lagi pembatasan kuota pasien. Jika itu tetap berjalan, disarankan segera melakukan sosialisasi yang efektif.
“Sosialisasi penting untuk memastikan masyarakat dapat memahami alasan pembatasan tersebut,” tuturnya.
Direktur RSUD TC Hillers Maumere, Dokter Clara Francis menyampaikan permohonan maaf kepada pengunjung atau pasien yang datang berobat ke rumah sakit karena sedang ada perubahan sistem.
“Banyak yang kita benahi termasuk kita mendata kembali seluruh pasien JKN dengan sistem biometrik sehingga kami harus membatasi jumlah pasien yang datang kontrol berobat,” jelasnya kepada wartawan pada Sabtu di ruang kerjanya.
Menurut Clara, pendataan satu pasien bisa menghabiskan waktu tujuh hingga 15 menit. Pasien yang datang didata ulang, perekaman mata, sidik jari sehingga butuh waktu yang lama.
Pembatasan pasien hanya 50 orang. Tidak boleh lebih lebih dari itu karena pelayanan bisa sampai jam tujuh malam, yang menjadi sangat tidak efektif.
“Dokternya juga lelah, pasiennya juga pasti lelah. Oleh karena itu kami batasi. Mungkin kekurangan kami karena belum mensosialisasikan kepada masyarakat,” ujarnya.
Mengenai ini, pihaknya sudah melakukan diskusi dengan pihak BPJS Kesehatan terkait perubahan sistem di rumah sakit.
“Pihak BPJS juga ingin melihat efektivitas pelayanan pasien di rumah sakit berapa lama untuk satu pasien. Dan memastikan pasien tidak menunggu terlalu lama untuk diperiksa tenaga kesehatan,” kata Clara.
Ia menambahkan, pembatasan pasien hanya untuk pasien rawat jalan. Sementara pasien emergency langsung dilayani di UGD. Pembatasan pasien bukan hanya terjadi pada pasien JKN.
“Tidak hanya pasien JKN, tetapi juga pada pasien umum,” ucap dia.
Clara berharap, pembatasan pasien hanya berlangsung selama dua minggu mendatang depan. Dan kalau bisa, pasien yang mau mendaftar bisa melalui mobile JKN sehingga memudahkan akses pelayanan.
