Bajawa, Ekorantt.com – Fraksi Gerindra dan Fraksi Amanah Demokrat DPRD Ngada mendorong pemerintah setempat mengedepankan pemerataan pembangunan dalam lima tahun ke depan, terutama di wilayah utara.
“Demi asas pemerataan, kita berharap pembangunan infrastruktur harus difokuskan pada wilayah utara dan wilayah terpencil,” kata Karel Maku, juru bicara Fraksi Gerindra Ngada pada Rabu, 2 Juli 2025.
Ia mengatakan, dokumen rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 harus berfokus pada kesejahteraan masyarakat.
Dokumen tersebut, kata dia, mesti menjadi pedoman terukur dalam pembangunan daerah selama lima tahun mendatang.
“RPJMD harus mampu menerjemahkan visi, misi, dan agenda kepala daerah terpilih ke dalam tujuan, sasaran, strategi, dan kebijakan pembangunan yang relevan,” ujar Karel.
Dia berharap pemerintah daerah perlu memfokuskan pada pembangunan infrastruktur, pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, dan ekonomi kerakyatan.
Sementara pada bidang kesehatan, pihaknya mengingatkan pemerintah untuk melakukan penanganan berkala terhadap ketersediaan obat di rumah sakit maupun puskesmas, tenaga medis, pemanfaatan Rumah Sakit Late, dan memastikan seluruh masyarakat terdaftar sebagai peserta BPJS.
“Kami juga menyoroti salah satu tantangan dalam pembangunan manusia yakni persoalan stunting yang masih di tinggi. Apalagi persoalan ini berdampak pada kualitas hidup manusia khususnya generasi muda,” jelasnya.
Sementara itu, juru bicara Fraksi Amanah Demokrat, Benediktus Lagho, mengapresiasi komitmen pemerintah dalam mewujudkan Ngada yang mandiri secara ekonomi.
Ia berharap komitmen itu dapat terwujud sehingga mengurangi ketergantungan daerah terhadap transfer pusat.
Pihaknya berharap agar penggunaan anggaran daerah harus berfokus pada usaha inovatif dan produktif.
“Kita juga minta penjelasan pemerintah sehubungan dengan penggunaan APBD dalam hajatan budaya yang bersifat konsumtif di tengah kebijakan efisiensi anggaran,” kata Benediktus.
Pemerintah harus berfokus pada urusan wajib seperti jalan, jembatan, dan listrik. Termasuk memperhatikan pembangunan infrastruktur di wilayah utara seperti Kecamatan Riung, Riung Barat, So’a, dan Wolomeze.
