Jakarta, Ekorantt.com – Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) mengadakan Workshop Jurnalis bertajuk “Amplifying COP 30 to Indonesia: Memperkuat Dampak Peliputan COP 30” pada Sabtu, 2 Agustus 2025. Workshop digelar dalam rangka menyambut Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-30 (COP 30) yang akan digelar di Belem, Brasil.
Acara ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman serta memperluas jangkauan informasi tentang kebijakan iklim Indonesia dan peran penting media dalam meningkatkan akuntabilitas.
Ketua SIEJ, Joni Aswira Putra mengajak para jurnalis untuk lebih aktif dalam mengawal proses-proses COP, khususnya COP 30, agar konferensi ini tidak hanya menjadi ajang seremonial.
Menurutnya, media memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat narasi iklim yang berbasis data dan inklusif.
“COP 30 adalah momentum strategis bagi Indonesia untuk memperkuat narasi dan diplomasi iklim di tingkat global. Kita perlu meninjau ulang komitmen dan kebijakan iklim kita, serta memastikan suara masyarakat sipil dan komunitas adat turut mewarnai agenda internasional,” kata Joni dalam acara yang dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat tersebut.
Dengan semangat kolaboratif dalam Mutirão Global, Indonesia diharapkan tidak hanya hadir sebagai peserta dalam COP 30, tetapi juga sebagai penggerak transformasi menuju tatanan iklim yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan.
Indonesia Dukung Multilateralism dalam COP 30
Acara ini juga menyoroti peran penting Indonesia dalam COP 30, yang menjadi momentum untuk mengevaluasi komitmen dan kebijakan iklim di tingkat global.
Koordinator Pokja Perundingan Perubahan Iklim dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Wukir Amintari Rukmi menegaskan, Indonesia mendukung penuh prinsip-prinsip multilateral dalam Perjanjian Paris dan siap mendorong operasionalisasi Baku-Belem Road Map—kerangka kerja pendanaan iklim yang lebih adil dan inklusif.
“COP 30 akan menjadi momentum penting untuk memperbaiki elemen-elemen dalam proses Global Stocktake yang menjadi kompas kita dalam mencapai target iklim global. Ini saatnya meningkatkan ambisi mitigasi, memastikan transisi energi yang adil, dan menyusun indikator konkret untuk Tujuan Global Adaptasi,” jelas Wukir.
Wukir juga menekankan pentingnya pengarusutamaan gender dalam kebijakan iklim, serta mendorong gerakan Mutirão Global yang dipimpin Brasil untuk menyatukan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga masyarakat sipil, dalam agenda keberlanjutan.
Direktur Eksekutif Indonesia Research Institute for Decarbonization (IRID), Kuki Soedjackmoen juga memberikan pandangan mengenai tantangan dalam mencapai target iklim global.
Ia menggarisbawahi pentingnya pendekatan ilmiah dalam memahami karakteristik dan dampak berbagai jenis gas rumah kaca (GRK).
Kuki menegaskan, gas seperti metana (CH₄) dan dinitrogen oksida (N₂O) memiliki potensi pemanasan global yang jauh lebih besar daripada karbon dioksida (CO₂), sehingga penanganannya memerlukan strategi yang lebih cermat dan terukur.
“Kalau kita bicara di pemanasan global itu ada namanya global warming potential artinya satu ton gas tertentu yang dampaknya menyedot panas ribuan kali lipat dari CO₂, kita mesti paham bahwa penyerapannya pun harus diperlakukan dengan pendekatan yang berbeda. Ini bukan sekadar angka di kertas, tapi menyangkut dampak nyata terhadap bumi,” ujar Kuki.
Ia juga memperkenalkan potensi teknologi cairan penyerap karbon yang dapat diadopsi oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga negara untuk mempercepat upaya dekarbonisasi.
Kuki menambahkan, ke depan, perlu dikembangkan kerangka penyetaraan emisi yang lebih adaptif dan berbasis sains.
Perubahan Iklim sebagai Krisis Multidimensi
Perwakilan dari Greenpeace Indonesia, Syahrul Fitra mengingatkan bahwa perubahan iklim bukan hanya isu lingkungan, melainkan krisis multidimensi yang juga menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan keadilan global.
Ia mengkritisi inkonsistensi dalam data deforestasi yang disampaikan pemerintah, yang sering kali berbeda-beda dan kurang transparan.
“Kita tidak bisa terus mengejar pertumbuhan ekonomi dengan menghancurkan hutan. Deforestasi bukan bencana alami, tapi hasil dari perencanaan yang keliru,” tegas Syahrul.
Ia menambahkan, target global untuk menghentikan deforestasi pada 2030 harus dijadikan landasan utama dalam kerangka aksi AFOLU (Agriculture, Forestry, and Other Land Use) di COP 30.
Proyek-proyek besar seperti food estate dan ekspansi industri ekstraktif di Papua dan Kalimantan, menurutnya, perlu ditinjau ulang agar tidak bertentangan dengan komitmen iklim global.
Sementara itu, Cindy Julianti dari Working Group ICCA Indonesia menyoroti bahwa isu keanekaragaman hayati tidak dapat dipisahkan dari krisis iklim.
Ia menegaskan perlunya penguatan kebijakan berbasis solusi alamiah, seperti pengelolaan kawasan konservasi oleh masyarakat lokal dan transisi ke energi bersih, dalam kebijakan pembangunan nasional.
“Kita tidak bisa membicarakan perubahan iklim tanpa melibatkan isu keanekaragaman hayati. Keduanya saling terhubung, dan manusia merupakan faktor penting di dalamnya,” ungkap Cindy.
Ia mendorong keterbukaan dalam pengembangan insentif ekonomi, termasuk nilai ekosistem dan pembiayaan karbon, sebagai pendekatan baru dalam pembangunan berkelanjutan.
