Oleh: Anselmus Dore Woho Atasoge*
Gelombang demonstrasi yang berlangsung sejak 25 hingga 29 Agustus 2025 bukanlah peristiwa spontan. Ia lahir dari akumulasi kemarahan publik. Pemicunya adalah pernyataan sejumlah anggota DPR yang ‘sembrono’ dan tidak sensitif terhadap realitas sosial.
Ujaran yang meremehkan rakyat bukan sekadar kesalahan komunikasi. Ia adalah bentuk kekerasan simbolik yang memicu resistensi kolektif.
Tragedi tewasnya Affan Kurniawan (21), pengemudi ojek online yang tertabrak kendaraan taktis Barracuda milik Brimob, menjadi titik ledak. Affan bukan hanya korban fisik. Ia telah menjadi simbol penderitaan rakyat kecil. Solidaritas yang muncul di kalangan pengemudi ojek online menunjukkan bahwa luka sosial telah menjelma menjadi kekuatan komunikasi afektif.
Imbauan agar masyarakat tidak terpancing emosi terdengar bijak. Namun, tanpa pengakuan atas kesalahan dan langkah konkret, imbauan itu menjadi bentuk komunikasi defensif.
Negara seolah hadir bukan untuk mendengar, tetapi untuk mengendalikan. Ketika suara rakyat dibalas dengan narasi pengendalian, ruang dialog berubah menjadi arena resistensi.
Ujaran pejabat publik bukan sekadar ekspresi pribadi. Ia membawa bobot institusional dan simbolik. Kata-kata mereka membentuk persepsi publik tentang negara. Ketika ucapan bernada merendahkan dilontarkan (seperti ‘tolol’), rakyat merasa dijauhkan dari ruang partisipasi. Relasi kuasa menjadi timpang. Aspirasi dianggap gangguan, bukan suara yang sah. Dalam konteks demokrasi, ini adalah bentuk delegitimasi terhadap rakyat.
Komunikasi politik yang tidak etis dapat memicu ketegangan sosial. Ucapan yang kasar atau arogan menyingkirkan empati dari ruang publik. Rakyat yang merasa dihina akan merespons dengan resistensi.
Demonstrasi, kemarahan, bahkan konflik bisa muncul. Negara kehilangan kepercayaan jika tidak mampu menjaga etika komunikasi. Tak berlebihan bila pejabat publik dituntut untuk harus berbicara dengan tanggung jawab moral. Sebab kata-kata mereka bisa menyembuhkan, atau justru melukai.
Jürgen Habermas, filsuf dan teoritikus komunikasi publik asal Jerman, menekankan pentingnya “ruang publik yang rasional dan inklusif” sebagai fondasi demokrasi deliberatif.
Ia menyatakan bahwa “komunikasi politik harus berlandaskan pada argumentasi yang bebas dari dominasi dan manipulasi.” Ketika pejabat publik menggunakan ujaran yang kasar atau merendahkan, mereka merusak ruang deliberatif dan memperkuat eksklusi sosial, yang pada akhirnya dapat memicu konflik dan delegitimasi negara.
Dan, Noam Chomsky, linguis dan kritikus politik asal Amerika Serikat, berulang kali menyoroti bagaimana bahasa politik sering digunakan untuk “mengaburkan kebenaran dan menormalisasi kekuasaan yang tidak adil.”
Baginya, “bahasa adalah senjata politik yang dapat digunakan untuk membentuk opini publik, menindas oposisi, atau memanipulasi realitas.” Ketika komunikasi politik kehilangan etika, ia tidak hanya menciptakan kebingungan, tetapi juga membuka jalan bagi polarisasi dan resistensi sosial.
Komunikasi sosial yang sehat menuntut kejujuran, empati, dan partisipasi. Tanpa itu, setiap tragedi akan menjadi bara baru dalam relasi negara-rakyat. Negara perlu mengubah paradigma komunikasi dari kontrol menjadi dialog. Kekuasaan yang tidak mampu mendengar adalah kekuasaan yang kehilangan legitimasi.
Amatlah penting untuk diingat! Setiap kata yang keluar dari mulut pejabat publik bukan sekadar opini pribadi, melainkan gema dari institusi negara yang mereka wakili. Di balik mikrofon dan layar kamera, mereka memikul tanggung jawab moral yang tak ringan. Mengapa? Karena ucapan mereka dapat membangun kepercayaan atau meruntuhkan harapan.
Ketika etika komunikasi sosial diabaikan, yang lahir bukan dialog, melainkan jurang antara kekuasaan dan rakyat. Karenanya, berbicara dengan empati, kejujuran, dan kesadaran sosial bukanlah pilihan, melainkan kewajiban bagi siapa pun yang mengemban amanat publik.
*Penulis adalah staf pengajar pada Sekolah Tinggi Pastoral Atma Reksa Ende
