Maumere, Ekorantt.com – Kepala Satuan Tugas (Satgas) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Sikka, Ambrosius Peter mengatakan, delapan unit dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) beroperasi untuk memperlancar program MBG di Sikka.
Delapan dapur itu tersebar di Kecamatan Alok, Alok Timur, Alok Barat, Kangae, Kewapante, dan Kecamatan Lela.
“Sudah delapan dapur MBG yang beroperasi dan melayani 26.764 penerima manfaat program MBG,” kata Ambrosius kepada wartawan di Maumere pada Kamis, 2 Oktober 2025.
Ia merincikan, dari 26.764 penerima manfaat, terdapat 24.501 peserta didik, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA. Balita non-PAUD ada 1.732 orang. Ibu hamil 122 orang dan ibu menyusui 409 orang.
Berdasarkan data tahun 2024, jumlah peserta didik di Kabupaten Sikka, mulai dari tingkat PAUD hingga SMA, diperkirakan mencapai 78.885 orang.
Ambrosius yang juga Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Sikka, menambahkan, kini ada 12 investor yang sudah mendaftar dalam program ini, tetapi masih menunggu persetujuan dari Badan Gizi Nasional (BGN).
Pemerintah menargetkan 40 unit dapur MBG agar bisa menjangkau semua penerima manfaat, seperti siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan juga posyandu.
“Total semua ada 23 rencana dapur MBG. Sementara dapur satelit lebih dari 40 dapur masih menunggu persetujuan dari BGN.”
“Mudah-mudahan diverifikasi cepat sehingga anak sekolah, ibu hamil dan bayi yang menyusui, balita non-PAUD bisa mendapatkan makan bergizi gratis,” tambah Ambrosius.
Kata dia, Badan Gizi Nasional meminta pemerintah daerah menyiapkan lahan untuk dapur MBG. Pemerintah sudah mengajukan tiga lokasi, yakni di Kecamatan Talibura, Magepanda, dan Paga.
“Itu ada tanah Pemda yang nanti akan disewa oleh Badan Gizi Nasional bangun dapur MBG,” ujar Ambrosius.
Hasil monitoring terhadap delapan dapur MBG, kata dia, stok buah-buahan sangat kurang. Pemerintah pun mendorong masyarakat untuk menanam buah dan sayur, sebab permintaannya cukup tinggi.
“Jika buah dan sayur didatangkan dari luar daerah, yang untung petani di luar daerah bukan petani lokal yang menyebabkan perputaran uang tidak maksimal,” kata Ambrosius.
Ia menambahkan, pemerintah desa diminta mengalokasikan 20 persen dana desa untuk mendukung pelaksanaan program MBG.
“Untuk percepatan program MBG, desa-desa bisa tanam sayur dan buah supaya mereka bisa pasok ke dapur MBG,” ujar Ambrosius.
