Kupang, Ekorantt.com – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Nusa Tenggara Timur (NTT) mengadakan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) selama dua hari, 4–5 Oktober 2025, di Hotel Kristal, Kupang. Forum ini menjadi ajang konsolidasi strategis bagi partai berlambang mercy itu dalam memperkuat struktur dan arah perjuangan politik di wilayah NTT.
Rakerda kali ini diikuti oleh pengurus DPD, seluruh pengurus Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari kabupaten dan kota se-NTT, serta perwakilan dari DPP Partai Demokrat.
Ketua Panitia Rakerda, Ignas Karanjawa memastikan seluruh persiapan teknis telah dirampungkan, mulai dari tempat hingga pendanaan.
“Rakerda kali ini merupakan yang ketiga di masa kepemimpinan Ketua DPD Partai Demokrat NTT Leonardus Lelo. Kami sudah siap melaksanakan agenda ini dengan baik,” kata Ignas kepada wartawan di Kupang, Jumat, 3 Oktober 2025.
Ketua Steering Committee Rakerda, Paskalis Angkur menjelaskan, ada empat poin utama yang menjadi fokus kegiatan ini.
Pertama, evaluasi program kerja partai, untuk menilai capaian program dan menyusun langkah strategis ke depan. Kedua, konsolidasi struktur dan kader, yang ditargetkan tuntas hingga tingkat ranting dan anak ranting pada awal 2027.
Ketiga, penguatan kapasitas kader, melalui materi dari Sekjen DPP, Wakil Ketua Umum, anggota DPR RI, serta Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Demokrat NTT, Joni Kaunang.
Keempat, lanjut Paskalis, adalah meneguhkan kebersamaan. “Dengan mempererat solidaritas dan sinergi antar-pengurus serta kader partai di seluruh tingkatan,” ujarnya.
Tak hanya menjadi ruang evaluasi internal, Rakerda juga dijadikan momen untuk menyatukan dukungan terhadap program pembangunan daerah.
“Gerakan Ayo Bangun NTT yang digagas pemerintah akan kita dorong bersama melalui peran kader di kabupaten/kota,” kata Paskalis, yang juga menjabat Wakil Ketua DPD Demokrat NTT.
Rencananya, Rakerda akan dibuka secara resmi oleh Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena. Dalam kesempatan itu, gubernur juga dijadwalkan menyampaikan sambutan sekaligus menerima masukan dari Partai Demokrat terkait arah kebijakan pembangunan daerah.
