Maumere, Ekorantt.com – Sebuah truk menurunkan muatan batu di pintu gerbang kantor DPRD Sikka, Kamis, 30 Oktober 2025.
Aksi simbolik itu dilakukan Ketua Forum Rakyat Resah dan Gelisah (Fokalis) Sikka, Frederich F. Baba Djoedje, sebagai bentuk protes atas kinerja pemerintah dan DPRD yang dinilai gagal menjalankan amanat rakyat.
Dalam aksinya, Fokalis menyampaikan sembilan tuntutan yang menyoroti krisis pelayanan publik, lemahnya pengawasan korupsi, hingga ketidaktransparanan penggunaan anggaran daerah.
Ivan, yang datang seorang diri ke kantor DPRD, membawa dokumen berisi sembilan poin tuntutan. Dokumen itu kemudian diserahkan kepada Sekretaris Dewan DPRD Kabupaten Sikka.
Dalam orasinya, Ivan menyoroti kegagalan pemerintah daerah dan DPRD dalam mengemban tanggung jawab publik.
“Kami sebagai masyarakat dalam tahun 2025 ini sangat resah dan gelisah terhadap dinamika penyelenggaraan pemerintahan yang terjadi di Kabupaten Sikka tercinta ini,” kata Ivan.
Menurutnya, ketidakseriusan pemerintah daerah dan DPRD Sikka telah menimbulkan banyak persoalan mendasar yang berdampak langsung pada masyarakat. Salah satu isu utama adalah kekurangan tenaga dokter spesialis di RSUD TC. Hillers Maumere. Hal itu menyebabkan buruknya pelayanan hingga berujung pada kasus kematian pasien.
Fokalis menilai Bupati dan DPRD tidak serius menyelesaikan persoalan kekurangan tenaga medis. Hal ini disinyalir terjadi akibat rendahnya gaji dan tunjangan dokter spesialis.
Fokalis juga menyoroti lemahnya pengawasan DPRD terhadap kasus korupsi yang melibatkan penyelenggara pemerintahan dari tingkat desa hingga kabupaten. DPRD dituding telah banyak menghabiskan anggaran tanpa akuntabilitas publik yang jelas, termasuk tunjangan perumahan dan transportasi yang mencapai belasan juta rupiah per bulan serta biaya perjalanan dinas yang dinilai tidak berdampak pada lahirnya produk legislasi.
Selain itu, Fokalis menuntut transparansi dana hibah dan pokir DPRD Sikka yang mencapai Rp35 miliar. Setiap anggota DPRD memiliki kewenangan sekitar Rp1 miliar tanpa kejelasan alokasi.
Aksi ini menolak penutupan Pasar Wuring. Penutupan pasar dinilai merugikan masyarakat kecil. Fokalis mendesak pemerintah duduk bersama warga dan pedagang untuk mencari solusi yang adil.
Dalam tuntutannya, Fokalis pun mendesak Bupati Sikka agar memerintahkan APIP melakukan audit investigasi terhadap penyaluran dana pokir, mengkaji ulang kewajaran tunjangan dan operasional DPRD sesuai kondisi riil daerah.
Fokalis menegaskan, efisiensi anggaran DPRD harus dilakukan untuk meningkatkan gaji serta tunjangan dokter spesialis di RSUD TC. Hillers Maumere, sekaligus memperbaiki manajemen rumah sakit.
Terakhir, Fokalis meminta Pemkab Sikka menunda pembahasan perubahan APBD di tingkat provinsi dan kementerian agar pendanaan yang tidak mendesak dialihkan untuk kebutuhan dasar masyarakat, khususnya sektor kesehatan.
