Larantuka, Ekorantt.com – Penggunaan BBM solar subsidi di PPI Amagarapati Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, yang seharusnya untuk nelayan justru tak tersalur. Para nelayan pun diwajibkan mengantongi surat rekomendasi sehingga bisa mengisi BBM subsidi.
Ironisnya, banyak nelayan yang memiliki surat malah tak kebagian jatah BBM. Mereka menduga ada mafia BBM oleh sejumlah oknum untuk disalurkan ke proyek-proyek. Para rekanan dikabarkan memakai subsidi demi menekan biaya operasional proyek.
Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Alam (SDA) Setda Flores Timur, Tarsisius Kopong, mengaku kuota BBM jenis solar di SPBN Amaparapati mencapai 200 kiloliter sebulan. Ia curiga sedang ada mafia yang merugikan nelayan.
Dalam pemantauannya, ungkap Tarsisius, solar subsidi tetap terpakai habis meski nelayan tak melaut. Ia heran laporan realisasi penggunaan BBM tak pernah berubah.
“Sepertinya ada dugaan praktik nakal. Karena bukan musim tangkap tapi realisasinya konstan dengan musim tangkap. Kapal nelayan kan tidak keluar tangkap, kok BBM malah terpakai,” ujarnya, Rabu, 4 Maret 2026.
Ia mengatakan Pemkab Flores Timur punya satuan tugas (Satgas) yang berfungsi mengawasi dan mengendalikan distribusi BBM subsidi di SPBU dan SPBN.
Adapun satgas terdiri dari jaksa, kepolisian, TNI, dan sejumlah OPD di Flores Timur. Fungsi satgas dalam tugas pengawasan berjalan tak maksimal.
“Kita harapkan teman-teman aparat lebih berperan, mereka ini kan yang ada di lapangan,” tuturnya.
Hal senada disampaikan oleh warga setempat. Seorang warga yang tak mau namanya disebutkan, mempertanyakan kerja Satgas ini. “Mereka tidak bekerja atau bagaimana.”
Proyek jalan menuju lokasi hunian tetap (Huntap) penyintas erupsi Gunung Lewotobi senilai Rp38,5 miliar kini dalam sorotan lantaran diduga menggunakan BBM bersubsidi untuk kelancaran operasionalnya.
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 4.5 Balai Pelaksana Jalan Nasional NTT, Viktor Nalle, mengambil tindakan dengan melayangkan peringatan ke rekanan agar membeli BBM industri.
“Saya buat surat peringatan internal kita terkait hal ini, supaya sesuai dengan harga (BBM) industri,” ujar Viktor, Selasa, 3 Maret 2026 kemarin.
Meski demikian, warga sekitar proyek mengaku BBM solar subsidi masih tersedia dan digunakan untuk proyek yang dikerjakan PT Dewi Graha Indah itu.
BBM jenis solar datang dari sejumlah penyalur lalu dijual lagi ke penyedia. Bahkan ada dugaan campur tangan pihak keamanan agar praktik senyap itu tetap berjalan lancar. Harga BBM dijual ke penyedia sebesar Rp 11.000 per liter.
Mereka juga menyinggung penyalahgunaan BBM subsidi oleh oknum-oknum mobil tangki. Cara ilegal ini biasanya terpantau di depan mata, mulai dari perbatasan Sikka dan Flores Timur.
Selain mobil tangki, pekerjaan besar seperti proyek jalan yang membutuhkan banyak BBM tak mungkin datang dari mobil tangki. Hal ini menambah kekhawatiran bahwa sudah ada sarang mafia BBM yang terstruktur.
Kontraktor PT Dewi Graha Indah, Rizal, yang mengurus soal BBM, mengaku kebutuhan BBM untuk alat berat mencapai 500 liter per hari. Ia membantah dugaan pembelian BBM subsidi dalam proyek yang mereka kerjakan.
“Saya pakai solar dexlite, pak. Ada teman yang siapkan dan kirim ke lokasi,” katanya saat dikonfirmasi.
Paul Kabelen
