Bajawa, Ekorantt.com – Ketua Fraksi PAN DPRD Ngada Yohanes Don Bosco Ponong meminta pemerintah setempat agar fokus menyelesaikan permasalahan pada bidang kesehatan.
Terutama soal tanggungan biaya pasien yang telah dinonaktifkan jaminan kesehatan oleh Kementerian Sosial (Kemensos) melalui BPJS.
Pada sektor itu, Yohanes mengingatkan Bupati Ngada Andreas Paru dan Wakil Bupati Raymundus Bena agar tidak menganggap remeh urusan kesehatan bagi masyarakat.
Ia menegaskan hal ini seusai berdialog bersama keluarga pasien di RSUD Bajawa, Senin.
“Saat ini ada banyak masyarakat Ngada yang hendak berobat, operasi, dan melahirkan di Rumah Sakit Umum Daerah Bajawa harus meneteskan air mata karena tak sanggup membayar beban biaya rumah sakit,” ujarnya.
Yohanes menyebut, pasien yang belum menjadi anggota BPJS maupun yang telah dinonaktif oleh Kemensos harus mengeluarkan biaya tidak sedikit saat masuk RSUD Bajawa.
Mereka (pasien), ia melanjutkan, harus menghabiskan biaya berkisar satu juta hingga delapan juta pada setiap kali berobat maupun saat proses melahirkan.
“Sebagai pemimpin mesti harus memiliki gagasan untuk mengatasi persoalan rakyat. Rakyat tidak boleh dibiarkan berjuang sendiri untuk memecahkan persoalan ini,” kata Yohanes.
Ia mengusulkan agar pemerintah harus berani memberi subsidi jaminan kesehatan yang bersumber dari APBD guna membiayai 23 ribu warga Ngada yang saat ini belum tercover sebagai peserta BPJS.
Bila APBD tidak bisa membiayai, ia menawarkan kepada pemerintah untuk mengidentifikasi khusus bagi masyarakat yang rentan sakit seperti kelompok masyarakat pasangan usia subur, ibu-ibu hamil, warga yang memiliki penyakit bawaan dan warga lanjut usai (lansia).
“Bupati Ngada tidak boleh terjebak dengan tageline Tante Nela Paris lalu mengabaikan sektor kesehatan sebagai urusan wajib pemerintah yang merupakan amanat konstitusi bangsa ini,” kata Eks Aktivis PMKRI Cabang Ende itu.
