Ruteng, Ekorantt.com – Menyusul serangkaian kasus dugaan keracunan makanan massal di beberapa sekolah di Nusa Tenggara Timur (NTT), termasuk di SMP Negeri 8 Kota Kupang dan sejumlah lainnya, berbagai pihak mulai mendesak agar sistem penyediaan makanan bergizi gratis (MBG) dievaluasi secara menyeluruh.
Salah satu solusi yang mengemuka adalah mengembalikan pengelolaan program ini ke tingkat sekolah, dengan melibatkan orangtua siswa secara langsung dalam proses penyediaan makanan, sebagaimana pernah diterapkan dalam Program Makanan Tambahan Sekolah (PMTS).
“Jadi saran saya lebih baik dia (kelola program MBG) kembali ke sekolah seperti dulu PMTS,” ujar Koordinator Justice, Peace, and Integrity of Creation (JPIC) SVD Ruteng, Pater Simon Suban Tukan ditemui di Ruteng, Senin, 28 Juli 2025.
Menurut Pater Simon, sistem sentralisasi melalui dapur MBG berskala besar menyimpan banyak potensi risiko, baik dari sisi pengelolaan, logistik, maupun kualitas makanan.
Ia bilang, dapur MBG yang dituntut untuk menyiapkan ribuan porsi makanan sering kali harus memasak sejak dini hari, atau bahkan jauh sebelum waktu makan. Proses ini meningkatkan risiko kerusakan makanan akibat fermentasi yang tidak terkontrol.
“Karena makanan kalau disimpan dalam waktu yang lama pasti juga akan basi. Kalau makan nasi basi pasti juga terganggu perutnya. Belum lagi kalau (dalam bentuk kuah, misalnya),” tegasnya.
Lebih lanjut, Pater Simon menilai bahwa menu yang disediakan dalam program MBG saat ini masih terlalu sederhana, seperti nasi, telur, dan tahu, yang secara jangka panjang belum tentu mencukupi kebutuhan gizi anak-anak.
Bahan makanan seperti tempe dan tahu pun menurutnya, memiliki ketahanan yang rendah dan mudah rusak apabila tidak ditangani dengan baik.
“Kalau dia diamanin dengan baik ya bisa terjadi fermentasinya. Kemudian bila makanan dicampur pada naiknya kadar gulanya. Jadi kadar gulanya meningkat cepat. Jadi itu yang buat orang keracunan. Apakah itu sumbernya dari nasi atau dari sayur,” jelas Pater Simon.
Ia menyoroti persoalan distribusi dan pengadaan bahan baku dalam jumlah besar, yang menjadi tantangan besar bagi dapur MBG yang melayani ribuan siswa.
“Butuh lauk yang cukup. Butuh beras yang banyak, kemudian orangnya juga,” imbuhnya.
Sebagai solusi, Pater Simon mengusulkan agar pelaksanaan program MBG dikembalikan ke tangan sekolah dengan pendekatan desentralistik. Dalam skema ini, orangtua siswa dapat bergiliran memasak dalam kelompok, sementara pihak sekolah bertanggung jawab dalam pengelolaan logistik dan pengawasan mutu makanan.
“Ini bisa lihat pola, ini semua pola-pola Eropa. Tapi Eropa itu beri makan betul-betul orang yang membutuhkan.”
Menurutnya, pendekatan yang melibatkan partisipasi langsung masyarakat, seperti dalam model PMTS, lebih kontekstual dan realistis diterapkan di Indonesia.
Dalam sistem tersebut, anak-anak tetap membawa bekal dari rumah, sementara sekolah memberikan makanan tambahan sebagai pelengkap, bukan sebagai sumber utama makan siang.
“Lebih baik fokus pada anak-anak, dan orang tua bisa ikut membantu memberikan makanan yang baik,” katanya.
Tunggu Hasil dari Balai POM
Sementara itu, Gubernur NTT, Emanuel Melkiades Laka Lena memastikan bahwa penyebab keracunan massal yang menimpa ratusan siswa SMP Negeri 8 Kupang akan segera disampaikan secara terbuka kepada publik setelah hasil pemeriksaan laboratorium rampung.
“Kita masih menunggu hasil dari Balai POM. Nanti kita rilis ke publik,” kata Gubernur Melki usai menghadiri Rapat Paripurna di Kantor DPRD NTT pada Selasa, 29 Juli 2025.
Ia menjelaskan, insiden keracunan bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari proses penyediaan makanan, distribusi, hingga cara konsumsi oleh siswa di sekolah.
“Mungkin karena saat makan ada yang pakai sendok, pakai tangan. Ini yang perlu kita cek semuanya,” terangnya.
Menurut Melki, hasil uji laboratorium dari Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai kasus tersebut, sekaligus menjadi dasar dalam mencari solusi agar insiden serupa tidak terulang.
Wakil Ketua DPRD NTT, Fernando Soares mengatakan, pihaknya juga tengah menunggu hasil investigasi dari Balai POM.
Ia menyebutkan bahwa DPRD NTT telah meminta klarifikasi dari Badan Gizi Nasional (BGN) terkait sistem tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurut informasi yang diterima DPRD NTT, BGN disebut telah menjalankan prosedur sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku.
Soares juga menekankan bahwa tanggung jawab pengelolaan dapur makanan berada di bawah kewenangan BGN dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Politisi Partai Gerindra ini mengingatkan agar kedua lembaga tersebut lebih memperhatikan pemenuhan standar keamanan makanan dalam program MBG, yang hingga kini telah melayani 135.000 anak di seluruh wilayah NTT.
“BGN harus memberikan kualitas pelayanan kepada siswa-siswa supaya tujuan mulia program ini agar anak-anak NTT dapat gizi yang cukup dan jadi generasi emas tercapai,” tandasnya.
Sebelumnya pada Selasa, 22 Juli lalu, ratusan siswa SMPN 8 Kota Kupang mengalami muntah-muntah, nyeri perut yang hebat dan lemas. Mereka diduga keracunan usai mengonsumsi MBG di sekolahnya pada Senin, 21 Juli pagi.
Pemerintah Kota (Pemkot) Kupang, NTT, memastikan penanganan medis optimal bagi 140-an siswa SMPN 8 Kupang yang mengalami gangguan kesehatan karena diduga keracunan makanan Program MBG.
Keracunan makanan juga terjadi di tiga sekolah di Sumba Barat Daya pada 23 Juli, dengan total siswa dirawat mencapai 77 orang di tiga fasilitas kesehatan yakni RS Karitas, RSUD Reda Bolo, dan Puskesmas Radamata.
Ketiga sekolah adalah SMK Negeri 2 Tambolaka (7 siswa), SMAN 1 Tambolaka (53 siswa), dan SMK Don Bosco (17).
