Larantuka, Ekorantt.com – Pemerintah Kabupaten Flores Timur (Flotim) menyiapkan anggaran sebesar Rp400 juta untuk penanganan darurat dampak longsor di kawasan hunian sementara (Huntara) pengungsi Lewotobi di Desa Konga.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Flotim, Saul Hekin mengungkapkan hasil tinjauan pasca-bencana longsor Selasa pekan lalu, lokasi itu memerlukan penanganan.
“Pak Bupati dan kami sudah turun langsung tinjau lokasi. Kita temukan bahwa persoalan yang terjadi di huntara itu karena adanya air yang masuk kopel-kopel yang ditempati warga dan potensi tanah amblas,” ungkap Saul di ruang kerjanya, Senin, 15 Desember 2025.
Saul menjelaskan, pihaknya telah mengajukan anggaran sebesar Rp400 juta untuk pengerjaan saluran drainase, pemasangan turap penahan tanah, dan pembuatan talud.
“Bangunan itu tidak buat drainase jadi air dari kebun masuk semua itu ke bawah (Huntara). Sehingga, kita terpaksa buat juga dengan talud, tingginya sekitar 30 sentimeter untuk antisipasi air jangan masuk ke situ,” jelas Saul.
Sedangkan untuk pembuatan turap penahan tanah tidak bisa ditangani secara permanen.
“Nah untuk penguatan tanahnya kita pakai kayu ditanam, dengan melihat ketinggian itu dengan dilapisi bambu sekitar dua atau tiga lapis,” ujar Saul.
Ia mengatakan pengerjaan terhadap tiga item tersebut dilaksanakan di sisa tahun anggaran ini dan dilakukan secara swadaya dengan memperhatikan aspek pemberdayaan dan ekonomi bagi korban erupsi Gunung Lewotobi Laki-laki.
Saul kembali menegaskan, pengerjaan swakelola secara regulasi memungkinkan dengan mempertimbangkan efisiensi, efektivitas, pemberdayaan masyarakat, dan kompetensi internal.
Kompetensi internal yang dimaksud Saul ialah ketersediaan peralatan dan tenaga yang cukup dengan memperhatikan kebutuhan dan waktu.
“Pengerjaan ini konsep saya itu dilakukan secara swakelola. Nanti kita beri material, kita libatkan masyarakat yang kerja. Masyarakat di sana tukang juga. Inikan soal saluran permanen dan pemasangan turap kayu untuk menahan tanah. Tinggal kita berdayakan masyarakat untuk potong kayu dan pasang bambu itukan bisa,” ungkap Saul.
Saat ini pihaknya telah mulai melakukan pengadaan material non lokal berupa pasir, batu, dan semen agar secepatnya penanganan darurat ini dapat dikerjakan.
“Kita utus tim teknis dan pendamping dari Dinas PUPR dan BPBD dalam mengawasi pengerjaan ini. Kita yakin masyarakat kerja untuk mereka sendiri, pasti akan lebih bertanggungjawab untuk mereka sendiri,” tandasnya.
